Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim Tanggapi Konflik di Perbatasan Jember-Banyuwangi

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait, angkat bicara terkait konflik horizontal yang terjadi antara warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan warga Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Politikus muda yang akrab disapa Gus Fawait itu sudah memprediksi potensi konflik di sana.

Menurut dia, konflik sudah berlangsung lama. Mereka menggantungkan hidupnya dari lahan yang ditanami kopi, dan persaingan di antara kedua desa kian meruncing sehingga menyebabkan kericuhan.

Baca Juga: Kerahkan Timnya, BHS Yakin Subandi-Mimik Raih 70 Persen

"Masalah ini muaranya dari persoalan kemiskinan yang mayoritas terjadi di pinggir perkebunan dan hutan yang dikelola BUMN. Ini masalah perut yang tak bisa ditunda," ujarnya, Selasa (9/8/2022).

Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini mengingatkan, permasalahan yang terjadi di perbatasan Jember-Banyuwangi atau daerah lainnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat atau Pemprov Jatim. Pasalnya, objek yang menjadi sengketa adalah lahan yang milik BUMN, baik Perhutani maupun PTPN.

"Saya apresiasi Bu Gub yang langsung datang ke lokasi, meskipun pemprov tidak bisa dipersalahkan dalam hal ini. Karena lahan itu di bawah kendali pusat atau Kementerian BUMN. Sehingga harus ada sinergitas dan koordinasi terpadu antara pusat dan daerah untuk mengatasi masalah ini," urai Bendahara GP Ansor Jatim tersebut.

Baca Juga: Gerindra Yakini Dhito-Dewi Bisa Jadi Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat

Penerima penghargaan Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif 2020 dari Forkom Jurnalis Nahdliyin kembali mengingatkan, pesan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa BUMN harus bisa mensejahterakan masyarakat dengan menjadi pengungkit ekonomi. Sehingga, orientasi BUMN tak hanya sekedar mencari keuntungan.

"Karena itu, BUMN punya misi mulia serta misi sosial untuk mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar lahan yang dikuasai PTPN atau Perhutani. BUMN tidak boleh tutup mata dengan kemiskinan yang terjadi di sekitar mereka. Harus ada program pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar," paparnya.

"BUMN beda dengan perusahaan swasta yang murni profit oriented. BUMN punya misi sebagai pengungkit ekonomi masyarakat, memberi efek positif bagi masyarakat. Dengan begitu masyarakat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya," pungkasnya. (mdr/mar)

Baca Juga: Usai ​Dibentuk, Ketua DPRD Kota Batu Minta Komisi Langsung Bekerja Sesuai Tupoksi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News