SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur (Jatim) diminta untuk membentuk satgas perlindungan siswa di sekolah. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Khofifah menanggapi tindak kekerasan fisik yang belakangan ini terjadi di lingkungan satuan pendidikan.
"Banyak kasus tindak kekerasan terjadi karena ketidaktahuan pelaku maupun korban. Beberapa tindakan kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, tetapi sebenarnya berpengaruh besar pada diri korban," ujarnya, Kamis (22/9/2022).
BACA JUGA:
- Pesan Khofifah saat Tutup Pesantren Ramadan Balita Muslimat NU se-Indonesia
- Lagi, Siswa Jatim Terbanyak Nasional Lolos SNBP, Khofifah: On The Right Track
- 24.423 Siswa Lolos Masuk PTN Jalur SNPB 2024, Pj Gubernur Jatim: Terbanyak Nasional 5 Tahun Beruntun
- JKSN Jatim Deklarasi Dukungan untuk Khofifah-Emil 2 Periode
"Sebagai upaya pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, hal paling krusial yang harus dipahami sekolah adalah bentuk kekerasan, serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari tindak kekerasan," imbuhnya.
Menurut dia, tanggung jawab sekolah adalah selama siswa berada di sekolah dan pada jam sekolah. Namun, kata Khofifah, pembentukan karakter siswa juga dilakukan di sekolah dan perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama.
Sejumlah bentuk kekerasan ialah mempermalukan seseorang di depan orang lain, menuliskan komentar yang menyakitkan di sosial media, mengancam, menakut-nakuti orang lain sampai yang bersangkutan tidak nyaman, menyebarkan cerita bohong mengenai orang lain, termasuk dalam tindakan kekerasan yang seringkali terjadi. tapi tidak dianggap serius sehingga berulang.
"Dengan mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dan faktor yang membuat seseorang melakukan tindak kekerasan, kita akan menjadi lebih mawas diri agar tidak menjadi pelaku maupun korban kekerasan. Saling menghargai satu sama lain, dan bila melakukan tindakan yang ternyata masuk dalam kategori kekerasan, kita wajib meminta maaf ke orang yang bersangkutan," urai Khofifah.
Menangapi instruksi tersebut, Kepala Dispendik Jatim, Wahid Wahyudi, mengatakan bahwa pihaknya telah mendorong semua kepala sekolah melalui cabang dinas pendidikan wilayah untuk membuat satgas perlindungan siswa di sekolah.