Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, saat memberi pemaparan kepada warga.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - DPD Golkar Sidoarjo menyatakan untuk mengawal rencana pemerintah daerah setempat yang akan menaikkan operasional RT/RW senilai Rp6 juta per tahun atau Rp500 ribu per bulan. Agenda tersebut masuk dalam 17 program kerja Ahmad Muhdlor Ali dan Subandi saat mencalonkan diri pada pesta demokrasi dua tahun silam yang hingga kini belum terealisasi.
Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, mengatakan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari RT/RW terkait dana operasional. Menurut dia, sudah menjadi keharusan jika insentif atau operasional RT/RW di Kota Delta bertambah dan masuk ke program Pemkab Sidoarjo yang mestinya segera direalisasikan.
"Anggota Fraksi Golkar di DPRD Sidoarjo siap mengawal permasalahan pengurus RT/RW ini. Secepatnya akan dibahas anggota Fraksi Golkar bersama pihak instansi terkait di Pemkab Sidoarjo," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Sabtu (8/10/2022).
"Pengurus RT/RW adalah garda terdepan dalam melayani masyarakat di tingkat bawah atau perkampungan. Mereka patut mendapat penghargaan yang layak, patut mendapat operasional yang layak,” kata anggota DPRD Jatim ini.
Sementara itu, Imam Tohari selaku Ketua RT 26/RW 06 Perumahan Citra Sentosa Mandiri, Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo, mengatakan jika hingga detik ini insentif atau biaya operasional RT masih belum ada penambahan.
"Tidak ada kenaikan, masih Rp100 ribu per bulan," ucap Imam.
Ia mengungkapkan, jika insentif RT Rp100 ribu tersebut bisa diambil 3 bulan sekali di kantor balai desa dengan membawa stempel RT dan Fotocopi KTP. Imam menyebut, janji bupati dan wakilnya yang akan menaikkan insentif senilai Rp500 ribu per bulan atau Rp6 juta per tahun belum dilakukan.
"Saya menjabat ketua RT sudah tiga tahun, saya tahu janji politik bupati dan wakil bupati akan menaikkan insentif kami jika mereka terpilih. Nyatanya mereka sudah hampir dua tahun menjabat tapi janji mereka belum dilakukan, insentif RT Rp100 ribu per bulan yang saya terima adalah peninggalan mantan Bupati Abah Ipul (Saiful Ilah). Harapan kami selaku pengurus warga di tingkat paling bawah ini, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo bisa menepati janji politiknya," Urai Imam.
Hal senada juga diungkapkan Ahmad Samsurizal, Ketua RT 1/RW 1 Dusun Kauman, Desa Kedungcangring, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Yang membedakan dirinya menerima insentif atau biaya operasional RT senilai Rp600 ribu setiap 3 bulan sekali atau Rp200 ribu per bulannya.
"Saya tidak tahu kalau ada insentif seratus ribu perbulan di RT lain. Kalau saya menerima enam ratus ribu dan bisa diambil setiap tiga bulan sekali, berarti dua ratus ribu perbulanya, Saya tahu janji Bupati Sidoarjo akan menaikan insentif RT jadi Rp6 juta per tahun. Tapi nyatanya apa?, Tak terealisasi. Harapan kami selaku ujung tombak ditingkat paling bawah di masyarakat Sidoarjo bisa diperhatikan. Jika hak itu ada untuk kami (RT) ya sudah menjadi kewajiban Pemkab Sidoarjo memberikan," ungkapnya.
Yohanes, Wakil Ketua RT 17/ RW 08 Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo menegaskan jika biasa operasional atau insentif yang dia terima sebagai RT sebesar Rp100 ribu dan belum ada kenaikan hingga saat ini.
"Menurut kami dan teman teman nilai seratus ribu ini sangat tidak layak untuk operasional RT dan RW dalam sebulan untuk melayani warga," kata Yohanes.
Ia memberi contoh, jika ada kedukaan atau ada warga yang sakit setidaknya RT dan RW-lah sebagai penggerak woro-woro ke warga untuk silahturahmi sekaligus menjalin kerukunan warga.
"Tentu Pak RT dan Pak RW minim ada isi dompet sebagai tali kasih kepada warga yang lagi kesusahan.Jadi menurut saya anggaran untuk operasional ketua RT dan RW adalah investasi yang tepat untuk komunikasi sosial dan budaya di masyarakat. Pemkab Sidoarjo harus memandang ini sebagai sesuatu yang positif," ungkapnya.
Berusaha mencari solusi permasalahan operasional RT/RW, Yohanes bersama sejumlah perwakilan ketua RT di Desa Kwangsang, Kecamatan Sedati, melapor atau mencurhatkan permalasahan tersebut ke DPD Golkar Sidoarjo.
"Harapan kami DPD Partai Golkar melalui Ketua DPD, Adam Rusydi, bisa menyuarakan jeritan hati kami (RT/RW red) melalui legislatif atau legislatornya di DPRD Sidoarjo," harapnya.
Yohanes menambahkan jika Golkar melalui anggota fraksi di DPRD Sidoarjo akan mengawal permasalahan atau uneg-uneg mereka.
"Semoga permasalahan kami segera ada solusi, terima kasih bantuan DPD Golkar Sidoarjo yang akan perjuangkan dan mengawal permasalahan kami ini, sebab RT dan RW adalah ujung tombak pembangunan di tingkat terendah di masyarakat," pungkasnya. (cat/sis)
