Melalui Program RTLH, Pemkab Lamongan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Kabupaten Lamongan, terus berupaya memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui KPR bersubsidi.

“Yang investasi di Lamongan sekarang sudah banyak, selain pengembang lokal juga ada pengembang dari luar daerah seperti dari Kediri dan Depok,” ujar Kepala Dinas PRKPCK Lamongan, Edy Yunan Achmadi, Senin (19/12/2022).

Menurutnya, Lamongan merupakan tempat yang cocok untuk dijadikan pemukiman. Sebab, menuju ke Bojonegoro, tidak jauh dan termasuk wilayah Gerbang Kertasusila.

“Mengenai dengan kemudahan perizinan dan lahan yang akan didirikan perumahan tetap sesuai dengan protap, harus sesuai produk yang baru cipta kerja. Ada jalur hijau dan jalur kuning, tetap disesuaikan aturannya,” tuturnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan aturan jalur hijau memang tidak boleh dijadikan perumahan maupun industri. Hal itu, sesuai dengan aturan yang baru. Jadi, setiap perizinan yang masuk, baik perumahan maupun perindustrian, pihaknya melakukan pemantauan tata ruangnya.

"Cocok apa tidak, kalau tidak cocok ya memang kita sarankan untuk pindah ke lokasi yang sudah sesuai. Kan ada lahan-lahan yang tidak boleh dan ada yang diperbolehkan,” jelasnya.

Sementara, Sekretaris Dinas PRKPCK Lamongan, Siti Zulkhah mengatakan, dalam pengembangan wilayah kota akan memusatkan di lima titik kecamatan, salah satunya Kecamatan Tukung, yang sebagai pintu masuk Lamongan dan juga wilayah Kebet.

“Saya berharap di tahun depan banyak investor masuk dan berinvestasi di Lamongan. Karena Proyek PDAM Mojokerto, Lamongan, Gresik (Mojolagres) juga sudah melakukan pemasangan pipa saluran dan segera dioperasikan,” jelasnya.

Zulkah menambahkan, pemukiman atau hunian KPR bersubsidi maupun komersial dan juga industri, saat beroperasi, juga harus mendapatkan droping air bersih yang lancar dan maksimal.

“Dengan masuknya investor ke Lamongan tentunya akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan, serta dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat secara bertahap,” imbuhnya.

Selain itu, melalui program kolaborasi antar kementerian dan lembaga, Pemkab Lamongan juga menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi nol persen di tahun 2024. Salah satunya, dengan program bedah rumah atau RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

Ia menjelaskan, pihaknya juga berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dengan melaksanakan berbagai program, sebagai bentuk dan upaya mengentas kemiskinan. Mulai dari penyaluran buku tabungan BSPS, BLT Dana Desa, hingga BLT dana alokasi APBD provinsi dan kabupaten langsung kepada masyarakat rentan.

"Kita berharap sebelum 2024 , sudah bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ada di Lamongan," ujarnya.

Sementara, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), masih kata Zulkah, merupakan program yang dicanangkan Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan, yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan rumah yang layak.

Selain pembangunan tersebut, pihaknya juga akan melakukan pembangunan drainase, TPS, Perawatan Tugu Batas, Jalan Lingkungan, Sanitasi dan air minum.

"Alhamdulillah, program tahun 2022 ini berjalan dengan baik, semoga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, " kata Zulkah.

Ia juga menambahkan, saat memasuki musim penghujan, pihaknya juga melakukan pembersihan selokan atau kali yang berada di kawasan perkotaan dan permukiman.

"Untuk pengerukan dan pembersihan kotoran terus kita lakukan, sehingga tidak terjadi penyumbatan dan aliran air akan lancar, kalaupun ada genangan hanya sebentar karena memang saluran terbatas jika curah hujan tinggi," pungkasnya. (qom/sis)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News