Belum Tetapkan Tersangka soal Kasus Penyelewengan Bansos, Kejari Sampang Dianggap Mati Suri

SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Aliansi Masyarakat Sampang Bersatu (AMSB) menduga kejaksaan negeri setempat menerima bingkisan dari mafia bantuan sosial (bansos). Pasalnya, pascakerugian negara sebesar Rp260 juta lebih yang diumumkan melalui penyelewengan dana bansos di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, belum ada tersangka.

"Kuat dugaan kami kalau dari pertengahan Desember 2022 lalu sudah menerima data hitungan kerugian negara dari Inspektorat, namun tidak ada tersangka. Dan Kejari Sampang diduga menerima bingkisan dari mafia Bansos," kata korlap aksi AMSB, Hanafi, Kamis (5/1/2023).

Ia menyebut, Kejari Sampang terkesan mati suri karena tersangka dibalik penyelewengan Bansos yang merugikan negara belum terungkap. Seharusnya, Kejari Sampang sebagai aparat penegah hukum (APH) memberantas mafia bansos.

"Kalau Kejari Sampang mati suri dalam memberantas mafia bansos sama halnya dengan menumbuhsuburkan para para korupsi di Kabupaten Sampang," tuturnya.

Menurut dia, lambatnya penanganan kasus penyelewengan bansos ini sangatlah tidak masuk akal. Kejari Sampang tidak bisa menangani kasus Bansos dalam waktu satu tahun.

"Pertanyaannya jika Kejari Sampang mau memberantas para mafia Bansos kapan tersangkanya di tetapkan mengingat kerugian negara sudah keluar," tegasnya.

Hanafi juga mencontohkan kasus penyelewengan dana Bansos di Desa Gunung Rancak dengan pencuri ayam.

"Kalau maling ayam diketahui mencuri ayam langsung ditangkap, lantas oknum mafia Bansos di Desa Gunung Rancak ini kenapa tidak diungkap," imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Sampang, Achmad Wahyudi, berterima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya dalam penanganan kasus ini. Ia juga meminta waktu untuk kasus ini segera ditangani oleh Kejati Surabaya.

"Tolong kasih kami waktu, Kejari Sampang juga menunggu agenda Kejati," ucapnya.

Ia juga akan melaporkan kejadian hari ini ke Kejaksaan Tinggi di Surabaya, masyarakat diminta untuk memahami kinerja tipikor yang perlu perhatian lebih mendalam.

"Agenda aksi ini kami sampaikan ke Kejati Surabaya, dari itu semoga segera terekspos oleh Kejati," pungkasnya. (tam/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News