Suasana rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Malang.
MALANG, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Malang, Sutiaji, menghadiri rapat paripurna yang digelar dewan, Senin (16/1/2023). Agenda tersebut membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang kota layak anak.
Wali kota berharap, hal ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang setiap tahun mengalami peningkatan. Menurutnya, dibutuhkan komitmen pemerintah daerah setempat dalam rangka mewujudkan hak-hak setiap anak.
Baca Juga: Pembayaran JKN dengan Autodebit, Makin Praktis dan Bebas Ribet
Menurut Sutiaji, anak adalah amanah serta karunia tuhan yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sehingga keberadaannya memiliki peran strategis guna menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan sebagaimana amanah dalam Pancasila serta UUD 1945.
"Raperda kota layak anak ini sebenarnya sudah disampaikan pada 7 Maret 2022, dengan nomor 118/442/35.73.112/2022 perihal Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Kota Layak Anak, yang terdiri dari 16 bab dan 55 pasal," ujarnya.
Baca Juga: Masyarakat Semakin Dimudahkan, BPJS Kesehatan Integrasikan Kanal Layanan Tanpa Tatap Muka
"Ini didasari atas keprihatinan pemerintah daerah dengan maraknya tindakan-tindakan seperti perundungan serta pelecehan terhadap anak, yang bisa saja terjadi di mana pun, terlebih Kota Malang sendiri kan tengah ditetapkan sebagai kota layak anak," imbuhnya.
Ia menyebut, pesatnya perkembangan dunia digital saat ini tentunya membawa persoalan tersendiri terhadap anak, sehingga diperlukan aturan secara garis besar guna melakukan fasilitasi, edukasi, serta literasi, di samping sebagai payung hukum dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mengungkapkan, jika pembahasan raperda kota layak anak memang sebenarnya sudah lama diajukan. Namun, karena banyak raperda yang masuk dan prioritas, jadi hal ini baru dibahas pada 2023.
Baca Juga: Wanita ini Bagikan Pengalaman Luar Biasa saat Berobat Menggunakan JKN
"Nanti kita lihat seperti apa pandangan umum fraksi pada Rabu tanggal 18 Januari besok terkait dengan pandangan-pandangan wali kota tekait dengan raperda ini. Untuk pansus terkait dengan hal ini nantinya kita akan melibatkan pemerhati anak, untuk menyempurnakan raperda kota layak anak yang diajukan oleh Bapak Wali Kota kepada kita," paparnya.
Dengan adanya penyempurnaan ini, perda kota layak anak menjadi regulasi yang bisa memberikan perlindungan terhadap anak di Kota Malang. Sedangkan untuk target pembahasan sendiri nanti, setidaknya membutuhkan waktu dua bulan maksimal, sebelum laporan pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Malang masuk. (dad/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
