Didesak Terbitkan SK Pengelolaan Gunung, Begini Langkah Pemkab Jember

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pemkab Jember langsung bertindak atas tuntutan dari massa aksi yang tergabung dalam Persatuan Tumangan Gunung Sadeng (PTGS). Pemerintahan yang dipimpin Hendy Siswanto itu menggelar rapat bersama para pengusaha yang melakukan aktivitas penambangan pada aset daerah tersebut, Rabu (18/1/2023).

Pasalnya, salah satu klausul desakan PTGS adalah mengenai harga bahan baku yang mereka dapatkan dari para pengusaha mulai naik. Hal itulah yang memicu warga untuk menguasai sebagian lahan dari Gunung Sadeng.

Sehingga, Pemkab Jember menilai bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah duduk bersama para pengusaha terkait penyediaan bahan baku batu gamping bagi para pengrajin tradisional di Puger.

Kendati demikian, Pj Sekda Jember, Arief Tjahjono, menyebut pemerintah daerah setempat sudah cukup mengakomodir kepentingan warga lokal sebagai pengrajin batu gamping tradisional di sana.

"Oke, kami bisa menjual (bahan baku) di bawah harga pasaran. Tapi dengan satu persyaratan, bahan baku yang sampean (anda) beli ojok sampean dol (jangan dijual) ke tempat lain. Nanti akan merusak harga pasaran," ujarnya.

Ia pun menjelaskan, Pemkab Jember siap untuk mengabulkan dan mendukung permintaan dari PTGS, namun dengan persyaratan yang tidak menabrak aturan dan regulasi yang berlaku. Arief mengaku telah menyampaikan hal itu kepada massa aksi.

"Kita nggak bisa membatalkan WIUP (dan sederet perijinan lainnya). Lha wong itu produknya pusat, bukan pemda. Kita kan nggak bisa nabrak yang di atas kita." ujarnya.

Berdasarkan hasil rapat bersama pengusaha yang hadir, terdapat sebuah wacana solusi yang masih akan dibahas dan dikonsultasikan dengan pihak Kementerian ESDM beserta segenap pemangku kebijakan terkait, yakni berbagi lahan kelola.

Hal tersebut nantinya masih akan diteliti dan disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang ada. Forum juga merasa optimis, persoalan di Gunung Sadeng pasti akan terselesaikan.

"Terkait 10 hektare permintaan mereka (PTGS), lha ini masih proses. Pasti ada jalan keluar, nantinya tidak (harus) win-win, tapi dari peraturan yang ada, itu kita bagaimana harus mengeluarkan kebijakan. Bukan dari kami (pengusaha)," ucap Direktur CV Guna Abadi, Khusairi, salah satu pihak pengusaha yang hadir dalam rapat. (yud/bil/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News