Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri Murdi Hantoro saat memberi keterangan kepada wartawan di kantornya, Selasa (24/1/2023). Foto: MUJI HARJITA/ BANGSAONLINE
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri Murdi Hantoro memberikan klarifikasi terhadap aksi demo yang dilakukan pagayuban PKL SLG bersama LSM di depan kantor DPC setempat, Selasa (24/1/2023).
Menurutnya, peserta aksi demo itu bukan kader PDIP, meskipun mereka memakai kaos merah dan membawa atribut PDIP seperti bendera.
Ia menduga bendera partai yang dibawa massa adalah bendera yang diambil dari beberapa tempat. Sebab, sebelumnya pengurus dan kader PDIP memang memasang bendera di sejumlah titik untuk meramaikan HUT ke-50 PDIP.
Murdi mengungkapkan bahwa satgas juga sempat menanyakan kepemilikan KTA PDIP kepada peserta aksi. Namun, mereka mengaku tidak punya.
"Dengan tidak bisa menunjukkan KTA, berarti mereka itu bukan kader kami (PDIP). Kalau salah satu dari mereka mantan kader PDI, memang benar. Tapi sekarang beliau itu bukan kader PDI Perjuangan. Bahkan semua orang tahu, kalau di antara dari mereka juga ada yang anggota partai lain," tegas Murdi kepada sejumlah wartawan di Kantor DPC PDIP Kabupaten Kediri, Selasa (24/1/2023).
Ia mengaku sudah sudah mendapat informasi akan adanya demo di Kantor DPC PDI Perjuangan yang dilakukan sejumlah PKL kawasan SLG. Namun karena demo tersebut melibatkan banyak massa, pihaknya terpaksa menghalau dan melakukan penghadangan.
"Bukannya kami anti demo, tapi karena ini adalah kantor partai, maka sebaiknya mereka datang secara baik-baik, tidak membawa massa dan tidak membawa sound. Kalau mereka datang dengan perwakilan, kami pasti menerima dengan baik. Kantor partai ini kan simbol partai, jadi harus dijaga dengan baik," tegasnya.
Murdi juga khawatir demo tersebut bisa menyulut kemarahan kader PDIP apabila dalam orasinya terjadi penghinaan terhadap partai.
"Makanya, tadi kami dibantu aparat kepolisian mengimbau mereka untuk tidak melakukan aksi demo di kantor DPC PDI perjuangan, karena partai itu bukan pengambil kebijakan terkait pemerintahan. Silakan melakukan aksi demo di kantor bupati atau di DPRD Kabupaten Kediri," ujar pria yang juga Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kediri itu.
Murdi mengakui sempat terjadi aksi saling dorong antara kader dan satgas PDIP dengan pendemo saat penghadangan. Tapi semua itu bisa diredam oleh pengurus partai dan aparat kepolisian yang menjaga aksi demo. (uji/rev)
