Pakar Sosial dan Komisi A DPRD Surabaya Minta Penempelan Stiker Warga Miskin Dikaji Ulang

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kelompok Kerja (Pokja) Jurnalis Dewan Kota Surabaya (Judes) tengah membahas kebijakan pemerintah daerah setempat soal penempelan stiker keluarga miskin (Gakin). Melalui acara Obral-Obrol, mereka bersama dengan 2 narasumber pilihan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Kartu Miskin Vs Status Ekonomi'.

Salah satu narasumber, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Khrisna, menyebut penempelan stiker Gakin perlu kehati-hatian. Sebab, dengan penempelan stiker gakin berpotensi dikonotasikan sebagai doa terhadap warga tersebut.

“Harus hati-hati loh, ucapan atau stempel itu sama dengan doa. Jadi klo sudah ditempeli stiker miskin, ini bisa saja dikonotasikan sebagai doa untuk warga tersebut,” ujarnya, Rabu (25/1/2023).

Padahal, lanjut Ayu, nasib seseorang itu sewaktu-waktu bisa berubah. Tidak ada satupun seseorang yang mau menjadi miskin selamanya.

“Karena bisa saja, mereka itu tiba-tiba berubah menjadi warga yang mampu karena berbagai hal,” tuturnya.

Ia berharap, kriteria warga miskin itu jelas dan tegas seperti yang disyaratkan pemerintah pusat. Dengan demikian, Pemkot Surabaya diminta untuk meninjau kembali penggunaan frasa Gakin dalam stiker.

“Kan bisa dengan menggunakan istilah pra sejahtera misalnya, atau yang lain. Jangan langsung stempel miskin begitu,” pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan pakar sosial politik dari Unesa, Moch. Mubarok Muharam. Narasumber kedua itu mendesak pemerintah daerah setempat untuk berhati-hati dalam memilih kalimat yang berkaitan dengan kebijakan.

“Kemiskinan itu ada dua, yakni kemiskinan structural (karena dampak kebijakan) dan kemiskinan kultural (karena dirinya sendiri). Namun sebaiknya, jika tujuannya membantu jangan memunculkan kesan yang bisa merendahkan harga diri seseorang,” paparnya. (lan/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News