Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Lebih lanjut menurutnya, dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi yang multidimensional, dibutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam Wadah tim pengendalian inflasi daerah TPID untuk menghasilkan inovasi dan sinergi kebijakan.
Untuk itu, orang nomor satu di Jatim ini mengusulkan 7 solusi percepatan pengendalian inflasi di Jatim. Pertama, pemerintah provinsi, pemkab dan pemkot se-Jatim bersama satgas pangan harus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Gapoktan, PERPADI, distributor dan Perum BULOG, agar terwujud stabilisasi pasokan dan harga pangan (komoditas beras) di Jatim.
Kedua, memperkuat fungsi BULOG sebagai penyedia cadangan beras pemerintah (sebagai CBP, tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton). Ketiga, secara on-farm, peningkatan ketersediaan pasokan dilakukan dengan menggalakkan masa tanam lebih cepat, serap gabah beras petani, penyusunan pola tanam dengan pendekatan teknologi pertanian terpadu, optimalisasi pengamanan produksi.
Keempat, digitalisasi pemasaran produk pertanian dan mendorong adanya food station. Kelima, perlu ditingkatkan kerjasama antar daerah. Keenam, operasi pasar dilakukan sewaktu-waktu oleh semua kab/kota apabila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga yang signifikan. Serta ketujuh, optimalisasi penggunaan BTT untuk subsidi ongkos angkut.
"Jadi 7 solusi yang kami usulkan agar bisa dilakukan bersama sebagai upaya penanganan inflasi di masing-masing daerah di Jatim. Maka sinergi dan peran aktif dari pemkab/pemko, forkopimda, satgas pangan beserta seluruh stakeholder sangat diperlukan," pungkas Gubernur Khofifah.
Berdasarkan data BPS, pada bulan Februari 2023 capaian inflasi Jatim sebesar 0,10 (m to m). Capaian inflasi ini lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 0,16 (m to m) sekaligus menjadi capaian inflasi provinsi terendah di Pulau Jawa.
Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan peluncuran gerakan Digitalisasi dan Inovasi Budaya Pertanian (Digdaya), Amankan Distribusi Pangan Strategis (Amukti), Pembiayaan Inklusif Pelaku Usaha Pangan (Palapa) sebagai gerakan bersama pengendalian inflasi pangan.
Di sisi lain, Mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jatim, Menteri Koperasi dan UKM RI Tenten Masduki menyatakan bahwa pengendalian inflasi utamanya di sektor pangan menjadi fokus utama pemerintah pusat. Terlebih, secara khusus Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan intervensi pada sektor pertanian melalui program Korporatisasi Petani.
"Presiden memerintahkan untuk dilakukan konsolidasi terhadap petani-petani kecil perorangan ini dalam skala ekonomi kecil maupun koperasi. Koperasi ini nantinya akan menjadi Off Taker, Agregator Product dan sebagai konsolidator petani," ungkap Menteri Teten Masduki.
Bukan tanpa alasan, Menteri Teten melanjutkan bahwa Korporatisasi Petani dianggap menjadi hal yang urgent mengingat hasil pertanian Indonesia masih mengandalkan teknologi sederhana bergantung pada alam. Padahal sektor pertanian ini sangat mempengaruhi inflasi pangan.
Tidak hanya itu, permasalahan biaya produksi yang tidak murah juga masih menjadi momok petani Indonesia yang mayoritas bersifat perorangan.
"Korporatisasi Petani ini nantinya akan didukung dengan sistem pembiayaan free financing sehingga ada kepastian harga dan market kepada petani," pungkasnya. (dev/diy/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
