Ono Suseno. Foto: tangkapan video
BANDUNG, BANGSAONLINE.com-Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono membongkar data bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memang benar-benar memangkas dana hibah untuk pesantren, masjid, dan yayasan keagamaan Islam. Ini berbeda dengan keterangan Dedi Mulyadi yang mengklaim hanya menunda, bukan memangkas atau mencoret dana bantuan untuk pesantren, masjid, yayasan, atau lembaga keagamaan.
Secara tegas Ono Surono menyangkal pernyataan Dedi Mulyadi yang mengatakan bahwa hibah untuk pesantren, masjid dan lembaga keagamaan hanya ditunda.
“Sebenarnya bukan ditunda, dicoret,” kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono dalam video yang kini beredar luas.
Ono Surono lalu mengajak masyarakat Jawa Barat melihat bukti kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang termuat dalam buku sangat tebal: Peraturan Gubernur Jawa Barat. Dalam buku tersebut ditulis secara detail tentang pejabaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.
Ono Surono kemudian menunjukkan beberapa dana hibah yang dihapus satu persatu dalam buku tersebut.
Sambil meunjukkan data di buku tersebut Ono Sorono kemudian menyatakan bahwa dana hibah untuk pesantren, masjid, yayasan atau lembaga keagamaan yang semula berjumlah total Rp153 miliar tinggal Rp9 miliar.
Meski demikian ada satu yayasan yang masih diberi dana hibah.
“Ada satu yayasan yang tetap mendapatkan hibah,” kata Ono Surono.
Yaitu Yayasan Mathlaul Anwar. Dalam buku itu disebut bahwa dana hibah untuk Mathlaul Anwr sebesar Rp 250 juta. Yayasan tersebut ada di Bogor.
Selain Mathlaul Anwar yang tidak dicoret adalah dana hibah untuk Tilawatil Quran LPTQ sebesar Rp miliar.
Ono Surono juga memberi link dokumen tersebut kepada masyarakat agar bisa mengakses sendiri data-data dana hibah yang disalurkan lewat Biro Kesra Pemprov Jawa Barat.
Jadi, “Dalam penjabaran anggaran 2025, yang tidak dibicarakan dengan DPRD, benar-benar dihapus,” tegas Ono Surono.
Seperti diberitakan, Dedi Mulyadi sempat merespon kritik Ono Surano. Menurut Dedi yang membranding namanya menjadi KDM (Kang Dedi Mulyadi), menegaskan bahwa dana hibah tersebut bukan dihapus, tapi ditunda.
KDM menegaskan bahwa dana hibah itu akan kembali dianggarkan pada APBD perubahan. Ia meengaskan bahwa penundaan sementara dana hibah pesantren dilakukan demi memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat.
Dedi Mulyadi mengaku siap menghadapi kritik demi kepentingan rakyat banyak. "Biar saya dikritik dan dicaci maki DPRD, enggak apa-apa. Yang penting rakyat Jabar tersenyum bahagia," ujar Dedi saat dikonfirmasi Kompas.com via sambungan telepon, Jumat (25/4/2025) malam.
Ia juga menyatakan bahwa realokasi sementara dana hibah untuk pesantren itu dalam rangka efisiensi belanja daerah.
