Bahaya Kebijakan Populis Dedi Mulyadi, Tak Sentuh Akar Masalah, Tapi Efektif Gaet Simpati Publik

BANDUNG, BANGSAONLINE.com – Habis Mulyono Terbitlah Mulyadi. Itulah judul yang tertulis di sampul Majalah Tempo terbaru. Edisi 19 – 25 Mei 2025. Tempo menyamakan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dengan Mulyono – nama kecil Joko Widodo.

Maksudnya, selama menjadi pejabat, baik walikota Solo hingga presiden 10 tahun, hanya asyik masyuk dengan problem instan dan pencitraan tapi tak menyelesaikan akar persoalan.

BACA JUGA:

“Dedi terlihat di mana-mana, tapi sesungguhnya ia tak menyelesaikan apa-apa,” tulis opini Tempo.

“Kita tahu ini cara efektif untuk menggaet simpati publik seperti dilakukan Joko Widodo,” tambahnya.

Sementara rakyat tak semakin sejahtera.

Sejatinya, mudah sekali untuk mengukur sukses atau tidak seorang presiden atau kepala daerah. Caranya kita ukur dari indikator pertumbuhan ekonomi. Inilah yang bisa kita lihat pada Jokowi.

Pada era Jokowi pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu berkutat pada kisaran 5 %. Padahal saat kampanye Jokowi selalu menggembar-gemborkan target 7 %.

Yang meroket justru hutang negara secara gila-gilaan. Jokowi menjabat presiden sejak 2014, dengan utang warisan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebesar Rp 2.608,7 triliun. Pada era Jokowi utang pemerintah meroket mencapai Rp 8.502,6 triliun per Juli 2024. Ya, itulah data APBN yang diterbitkan Kementerian Keuangan per Juli 2024.

Gila. Ini berarti hutang negara pada era Jokowi naik berkali lipat. Lebih gila lagi, penarikan utang tersebut sejalan dengan pembayaran bunga utang yang tidak kalah besar. Hingga tahun 2024, 20 persen APBN hanya digunakan untuk membiayai bunga saja. Utang jumbo di era covid-19 juga membuat pemerintahan selanjutnya menanggung utang jatuh tempo Rp 800 triliun tiap tahun sejak 2025-2027.

Ironisnya, meski Jokowi tak berprestasi, tapi masih ingin menjabat presiden tiga periode. Untungnya masyarakat menolak, terutama para aktivis kelompok sipil.