Anggota Dewan Pembina MP3I Pusat, Dr KH As'ad Said Ali.
Oleh: Dr KH As'ad Said Ali
Barangkali sudah lama Menkopolhukam, Mahfud MD geram thd pemberantasan korupsi yang berjalan pelan. Sebagai pegiat gerakan anti korupsi ketika berada diluar pemerintahan, beliau merasa malu karena tidak mampu mempercepat derap langkah KPK. Sedangkan KPK sendiri sejak tiga tahun terakhir menghadapi persoalan internal, sehingga dukungan publik semakin melemah dan gebrakannya tidak sekuat tahun tahun sebelumnya.
Ditengah situasi suram seperti itu, Mahfud MD membuat “gebrakan dahsyat” dengan mendorong “ Intelijen Keuangan” cq PPATK memainkan peran. Data PPATK ( Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ) dibuka diruang publik, sehingga menimbulkan “ daya kejut hebat “ bagi siapapun yang membaca berita ttg “transaksi janggal yang meliputi 349 T”.
Akibatnya, kemarahan dan kekecewaan publik tdk bisa dibendung terhadap koruptor. Dampaknya luar biasa, pada satu sisi semangat ganyang korupsi muncul ke permukaan layaknya air bah. Pada sisi lain dengan digalakkannya “ Intellijen Keuangan” menjadi faktor deterrent ( faktor pencegah) terhadap koruptor. Langkah Mahfud MD layak dianggap sebagai langkah cerdas.
Sasaran gerakan ganyang korupsi ditujukan thd pusat peredaran “uang haram “ , yaitu institusi perpajakan dan bea cukai. Publik berdecak kagum, sebaliknya koruptor dibikin was-was karena tipu daya mereka terbongkar. Modus korupsi dengan pola pencucian uang melalui pembelian emas batangan, perusahaan cangkang di luar negeri, money changer terungkap ke permukaan.
Momentum pemberantasan korupsi bangkit kembali dan hal ini menimbulkan dua reaksi yang berlawanan. Pada satu sisi umumnya publik mendukung data PPATK dibuka. Sedang pada sisi lain sejumlah elit politik menolak PPATK membuka data keruang publik dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan pemilik surat transaksi PPATK.
Umumnya pimpinan dan aktivis partai politik terkejut atas gebrakan Mahfud MD tersebut. Bagaimana selanjutnya mendapatkan dana untuk membeayai kegiatan politik ?. Persoalan dana parpol ini merupakan persoalan tersendiri. Dukungan APBN terhadap parpol selama ini dianggap tidak memadai mengingat luas wilayah negara dan sistem pemilu yang panjang. India dengan penduduk 3 kali lipat periode pemungutan suara jauh lebih cepat. Negara jiran Malaysia juga jauh lebih cepat menghitung hasil pemilu.
Mungkin kita perlu belajar mengelola sistem pembeayaan partai politik dari negara- negara maju, bagaimana membeayai kegiatan politik. Dalam kondisi pendapatan masyarakat yang tergolong rendah, tidaklah realistis parpol semata bersandar pada partisipasi para pendukung atau anggauta partai.
Ada negara yang memberikan “fee sekian persen” kepada aktivis/ pimpinan parpol jika mampu mendatangkan investasi. Contoh lain, di Amerika Serikat , seorang senator bisa memperoleh “dana politik” jika ia berhasil meyakinkan departemen pertahanan untuk menghibahkan persenjataan yang telah habis masa pakainya kepada negara lain.
Penulis merupakan anggota Dewan Pembina MP3I Pusat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
