Pemkot Probolinggo Launching Satgas Pencegahan Korupsi

KOTA PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, punya cara khusus untuk mencegah terjadinya korupsi dil lingkungan pemerintahannya. Salah satu inovasi yang dilakukan dengan melakukan Launching Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Korupsi di lingkup Pemkot Probolinggo.

Menariknya, launching Satgas Pencegahan Korupsi itu dihadiri langsung Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata; Sekertaris Satgas Saber Pungli, Irjen dr. Andry Wibowo, yang juga Staf Ahli Edeologi dan Konstitusi Kemenkumham RI; Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, Kepala Perwakilan BPKP Jatim, Abul Chair, jajaran Forpimda, Kepala OPD dan seluruh perwakilan OPD dilingkungan Pemkot setempat.

BACA JUGA:

Selain memberikan arahan dan tanggapan atas launching Satgas Pencegahan Korupsi, Alexander Marwata dan Irjen Andry Wibowo juga bersama-sama wali kota ikut melaunching Satgas pencegahan korupsi yang dibentuk secara simbolis menekan panen sidik jari.

Menurut wali kota, tujuan dibentuknya Satgas untuk melakukan pencegahan atau kecurangan pada setiap OPD pemerintah agar tidak melakukan tindakan yang mengarah ke tindak pidana korupsi.

"Nantinya, Satgas ini menyusun rencana pelaksanaan aksi pencegahan korupsi, menyusun kebijakan dan pedoman dalam penerapan rencana pengendalian kecurangan ( Fraud Control Plan) pada unit kerja yang dibentuk, melaksanakan aksi pencegahan ditiap OPD serta memastikan terwujudnya eksistensi dan implementasi 10 atribut kecurangan," tuturnya.

Ia berharap dibentuknya Satgas ini dapat mewujudkan Kota Probolinggo bersih dari Korupsi. "Karena, ini adalah amanah masyarakat Kota Probolinggo. Namun, tekad ini tak akan terwujud tanpa ada kekompakan bersama," imbuhnya.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengapresiasi langkah Walikota dalam membentuk Satgas Pencegahan Korupsi. Menurutnya, pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dulu.

"Kita harus melakukan pencegahan dari diri sendiri dulu. Karena, kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi. Mestinya, tidak perlu korupsi. ASN sudah punya gaji cukup diatas UMK. Kalau, kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Mestinya, keinginan harus kita cegah untuk yang aneh-aneh dan semua keinginan harus berimbang dengan kebutuhan," tegasnya.

Alexander juga menyinggung soal LHKPN para pejabat negara. Menurutnya, Walikota harus punya LHKPN khusus di Kota Probolinggo. Sehingga, Walikota tahu gaya hidup para pejabatnya.