Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, menerima kunjungan Ombudsman RI dan anggota DPR RI, Rahmat Muhajirin, di Pendopo Delta Wibawa. Foto: Ist
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Sidoarjo diyakini bakal meraih predikat opini pengawasan pelayanan publik (OPPP) dengan nilai 88 atau zona hijau kualitas tertinggi dari Ombudsman RI pada 2024. Sebab, dari tahun ke tahun pelayanan publik di Kota Delta terus mengalami kenaikan level.
Tercatat, Sidoarjo pada 2021 mendapat nilai 76 atau masuk zona kuning, dan naik pada tahun 2022 menjadi 84,46 atau masuk zona hijau.
"Bukan tidak mungkin tahun depan akan mendapatkan nilai zona hijau kualitas tertinggi, karena saat ini kita terus berbenah khususnya dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, saat menerima kunjungan Ombudsman RI di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (19/5/2023).
Pria yang akrab disapa Gus Muhdlor ini menjelaskan, pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik pada lembaga pemerintah yang dilakukan oleh Ombudsman bisa mendorong Pemkab Sidoarjo terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya kepada masyarakat.
"Hal ini bukan soal nilai saja yang kita kejar, tetapi yang terpenting substansi masyarakat terlayani dengan baik. Termasuk di dalammya masalah respon time (kecepatan waktu) serta indeks kepuasaan masyarakat," ucap alumnus Fisip Unair ini.
Sementara itu, Jemsly Hutabarat selaku perwakilan Ombudsman RI memaparkan ada empat indikator penilaian, pertama kepatuhan, kedua penilaian mal administasi masyarakat pengguna, ketiga kompetensi frontliner dan back office, dan keempat pengaduan publik.
“Pada penilaian ini, kami akan memberikan semacam rapot. Jadi selain sertifikat, kami menyerahkan rapot penilaiannya, nanti bisa dilihat, mana yang perlu dinaikkan angkanya, skornya, mana yang perlu diperbaiki, dan sebagainya,” tambah Jemsly.
Dalam penialain ini, pada kategori pelayanan publik, ombudsman menilai langsung ke masyarakat. Diantaranya bagaimana masyarakat melihat, merasakan, dan punya kesan terhadap pelayanan publik yang diberikan. Termasuk bagaimana pengaduan-pengaduan mereka diproses.
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Muhajirin menambahkan, pihaknya berharap adanya ombudsman ini mampu mencetak kabupaten/kota yang memiliki pelayanan baik untuk masyarakatnya. Meskipun dengan anggaran yang terbatas, DPR RI meminta Ombudsman bekerja efektif dan efisien.
"Saya minta agar ombudsman melalukam trobosan-trobosan yang mampu meningkatkan layanan publik yang terbaik di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Sejauh ini, elite politik kita belum mampu melakukan pengawasan yang tajam sehingga saya yakin ombudsman mampu dalam hal ini," tegas legislator dari fraksi partai Gerindra tersebut.
Sekedar diketahui, saat ini tujuh lokus yang menjadi penialain Ombudsman juga sedang melakukan evaluasi yaitu menggandeng asisten ombudsman terhadap 110 OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dari evaluasi yang akan dilakukan ini, diharapkan tahun 2024 seluruh OPD mendapatkan predikat zona hijau. (sta/mar)
