Demo di DPRD Sampang, Formasa Sumbang Bantuan untuk Bayar Hutang JLS

SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) menggelar demo di DPRD, Senin (22/5/2023). Salah satu tuntutannya tentang hutang pemerintah yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur yang dibangun dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu untuk pembangunan jalan lingkar selatan (JLS). Mahasiswa menilai pembangunan tersebut berdampak buruk terhadap masyarakat. Selain itu berimbas pada difisit APBD Sampang.

Korlap aksi, Farman Zaki, mengatakan bahwa sebagai bentuk perihatin atas hutang Pemkab Sampang para mahasiswa melakukan penggalangan dana untuk menyumbang meringankan hutang. Pemkab mempunyai tanggungan bunga pinjaman sebanyak Rp 10 miliar.

"Bunga Rp10 miliar itu dibayarkan setiap tahun hingga 2026, dan itu belum termasuk pembayaran pokok," ucapnya.

Mahasiswa menilai, dampak yang amat dirasakan oleh masyarakat dari hutang Pemkab merupakan pembayaran pajak naik dan layanan publik berkurang. Bahkan pengurangan kouta bantuan beasiswa untuk calon mahasiswa kurang mampu.

"Seharusnya peruntukan dari dana PEN itu untuk mengembangkan ekonomi masyarakat sehingga Kabupaten Sampang tidak menduduki kemiskinan tertinggi di Jawa Timur bukan malah ambisi membangun jalan yang belum tentu dirasakan masyarakat Sampang secara umum," urai Zaki.

Tak tanggung-tanggung, Formasa membawa 7 tuntutan ke DPRD Sampang dalam aksi yang digelarnya. Tuntutan yang dibawa sebagai bentuk kegagalan pimpinan daerah yang memiliki slogan Sampang hebat bermartabat.

"Kabupaten Sampang sejak dipimpin oleh Bupati Slamet Junaidi mempunyai hutang sebanyak Rp204,5 miliar," tegasnya.

Menanggapi aksi tersebut, perwakilan dari Komisi I DPRD Sampang, Dody Dores, dengan suara lantangnya mengamini semua tuntutan aksi Formasa. Bahkan sejumlah tuntutan itu ditandatangani dihadapan masa aksi.

"Semua tuntutan kami bacakan dan disepakati dihadapan mahasiswa. Karena sebetulnya suara dewan adalah suara rakyat dan tidak ada lagi suara perwakilan partai, maka dari itu apapun yang tidak yang tidak sesuai dengan jalan pemerintah maka harus dilawan," paparnya. (tam/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News