SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Pemkab Situbondo mengapresiasi inisiatif dari Desa Klatakan yang menyelenggarakan pengaduan masyarakat berbasis survei. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekdakab Situbondo, Wawan Setiawan, dalam penandatanganan rekomendasi dan janji perbaikan pelayanan publik di Balai Desa Klatakan, Senin (26/6/2024).
Kegiatan itu juga dihadiri sejumlah anggota dewan, kepala OPD, dan sejumlah pejabat sekitar. Wawan menyebut, apresiasi itu diberikan karena inovasi dari Desa Klatakan merupakan yang pertama di Situbondo.
Baca Juga: Program Sehati Bung Karna, Kepala Desa Curah Tatal Ingin Keberlanjutan
"Ini bagus sekali untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Ini desa yang pertama, bisa saja menjadi role model bagi desa yang lain," ujarnya sembari mengaku terkesan dengan kreativitas serta inovasi yang digagas Kepala Desa Klatakan itu.
"Ini forum luar biasa, merangkul berbagai stakeholders, ada pemeriksaan desa, pihak swasta maupun semua perangkat daerah terkait untuk menyelesaikan masalah pembangunan di desa," imbuhnya.
Ia juga meminta perangkat daerah untuk ikut membantu hasil dari pengaduan masyarakat yang telah menjadi rekomendasi itu.
Baca Juga: Komitmen Jadi Rujukan di Wilayah Barat, RSUD Besuki Bangun CSSD dan Belanja Alat Medis
"Pemda harus hadir dalam persoalan masyarakat. Untuk memperbaiki dan membuat masyarakat tersenyum," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Desa Klatakan, Narwiyoto, menjelaskan desa harus ada kemauan dan keberanian untuk melakukan terobosan kreatif dan inovatif.
"Kegiatan ini sangat membantu desa. Kami mengetahui keinginan dan kebutuhan riil masyarakat, dan bisa membuat skala prioritas pembangunan," ucapnya.
Baca Juga: Festival Kopi dan Tembakau 2024 di Situbondo, Perusahaan Asal Malang Transaksi Tembakau Besuki
Kades yang baru mendapat penghargaan nasioal top ten paralegal award itu menyebut, dari hasil survei yang pertama dikeluhkan oleh warganya adalah persoalan banjir
"Tidak semua bisa dikerjakan oleh kades, perlunya gotong royong semua pihak. Termasuk alokasi anggaran. Contohnya banjir yang terjadi tiap tahun di desa," katanya.
Ia juga berharap kepada bupati dan DPRD Situbondo dapat mengakomodir rekomendasi dari hasil survei yang telah ditandatangani bersama.
Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan, RSAR Situbondo Belanja EEG dan Mesin Anestesi dari DBHCHT 2024
"Kami berharap Bupati dan DPRD bisa menerima dan menjndaklanjuti hasil Rekomendasi dalam kebijakan daerah, terutama pengaduan yang tidak mampu dilaksanakan oleh desa, karena keterbatasan desa," pungkasnya. (sbi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News