SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kalangan dewan menilai kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Sidoarjo tak becus dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan pada perusahaan. Buktinya, selama 3 bulan, ada pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1500 buruh.
”Tiap enam bulan sekali kan ada laporan terkait kondisi perusahaan, kok sampai ada PHK 1500 buruh dalam tiga bulan terakhir. Dinsosnaker tak nampu menjalankan fungsi pengawasan perusahaan,” ujar Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Hadi Subiyanto kepada wartawan dengan nada sengit, Jum'at (19/6).
Baca Juga: Rakor Bersama DPRD, Pjs Bupati: Perkuat Sinergi Turunkan Angka Korupsi di Sidoarjo
Menurut politisi dari Partai Golkar tersebut, jika fungsi pengawasan dan hubungan tenaga kerja baik, harusnya ada solusi dan pencegahan jauh-jauh hari sehingga tidak sampai terjadi PHK. Kenyataannya, PHK terkesan mendadak dan tidak bisa diantisipasi.
Bukan hanya itu, Hadi Subiyanto menilai koordinasi Dinsosnaker dengan dewan, khususnya Komisi D DPRD Sidoarjo sebagai mitra kerja sangat lemah. Bahkan, Kepala Dinsosnaker Husni Thamrin cenderung meremehkan dewan.
Hal ini bisa dilihat ketika ada hearing antara Dinsosnakertrans dan Komisi D. Pejabat yang datang hanya setingkat kabid dan kepala dinas tidak datang dengan berbagai alasan.
Baca Juga: Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Insentif BPPD Sidoarjo: 4 Saksi Bantah Terima Uang
Bahkan, sambung Hadi Subiyanto, Komisi D sudah menegur Dinsosnaker agar menghargai institusi dewan. “Ini sebagai catatan dan evaluasi, jika Kadinsosnaker masih meremehkan hearing dengan dewan, tentu kami akan bertindak,” pungkasnya. (sta/sho)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
