Nusron Wahid. (foto: teropong senayan)
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Konsolidator Nasional Garda Muda Nahdatul Ulama (KN-GMNU) Fairuz H Anggasuto menilai, keterlibatan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor (PP GP Ansor) Nusron Wahid terlalu dominan dalam penentuan mekanisme pemilihan pimpinan Nahdatul Ulama di Muktamar ke 33 di Jombang, 1-5 Agustus mendatang.
Padahal, kata Fairuz, Nusron memiliki tanggung jawab yang besar sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di tengah berbagai persoalan TKI yang belum terpecahkan saat ini.
"Harusnya Nusron lebih menunjukkan kapasitasnya sebagai Kepala BNP2TKI. Bagaimana seharusnya ia memperlihatkan prestasi sebagai kader NU dengan mengurus TKI secara benar dan membuktikan kerjanya secara fokus dalam menanggulangi persoalan-persoalan TKI. Dimana saat ini, banyak masalah TKI tidak terurus. Ini akan mencoreng NU jika tidak memberikan kinerja yang maksimal," ujar Fairuz kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/6/2015).
Terlebih, lanjutnya, belakangan ini BNP2TKI tengah disorot kinerjanya setelah ditemukan indikasi penjualan 200 TKW yang akan dikirimkan ke Timur Tengah.
"Dimana masih 161 WNI terancam hukuman mati atas tuduhan berbagai kasus pidana di luar negeri. Ditambah lagi adanya temuan komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat melakukan kunjungan kerja ke Abu Dhabi awal Juni 2015 lalu menemukan adanya pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) informal ke Abu Dhabi. Bahkan diindikasikan kuat para TKW informal ini adalah korban perdagangan orang karena berdasarkan informasi yang didapat Komite III DPD, terdapat 200 TKW informal yang datang ke Abu Dhabi siap diperjualbelikan," ungkapnya.
Fairuz mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan cara Nusron yang menunjukkan dirinya kepada publik lebih mengurus suksesi pemenangan salah satu calon pimpinan PBNU daripada memaksimalkan tanggung jawabnya sebagai Kepala BNP2TKI.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
