McDonald's dan KFC Tak Halal di Thailand, Laporan M Mas'ud Adnan dari Bangkok (2)

Hebatnya lagi, sertifikasi halal di Thailand tidak otomatis berlaku secara umum atau seluruh wilayah, meski produknya sama. Tapi hanya berlaku untuk satu kedai atau satu warung atau satu restoran. Misalnya ada dua restoran Mcdonald’s, meski letaknya berjejer dalam satu tempat, tapi tidak otomatis dua-duanya halal. Masing-masing restoran harus memiliki sertifikasi halal sendiri-sendiri.

Apakah Mcdonald’s pernah mengajukan permohonan agar dapat sertifikasi halal? Manit Thongsaeng menggelengkan kepala. “Hanya ada dua kedai,” katanya kemudian. Itu pun sudah lama.

Dalam memberikan sertfikasi halal, Majelis Syakhul Islam sangat bertanggungjawab selamanya. Artinya, kata Manit Thongsaeng, Majelis Syakhul Islam tidak hanya memberikan sertifikasi halal lalu membiarkan produk itu dijual bebas tanpa kontrol.

“Kita cek tiap dua bulan sekali,” kata Manit Thongsaeng sembari menunjukkan dua jarinya untuk mempertegas pernyataanya kepada HARIAN BANGSA. Dengan demikian makanan atau minuman yang sudah mendapat sertifikasi halal benar-benar halal dan terjaga atau terkontrol produknya.

Majelis Syaikhul Islam Thailand memang luar biasa. Bukan saja profesional tapi juga independen. Apalagi pergerakannya tak tergantung pada dana pemerintah.

“Syaikhul Islam tiak dibiayai kerajaan, tak dibiayai pemerintah. Kami cari dana sendiri, kami biayai sendiri,” kata Manit Thongsaeng.

Ini beda sekali dengan MUI yang dibiayai dari APBN dan APBD. Bahkan kantor MUI juga dari pemerintah.

Mendengar penjelasan Manit Thongsaeng itu, Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA, mengingatkan agar para ulama yang ada MUI hati-hati.

“Ini peringatan bagi MUI dan Kemenag,” kata Kiai Asep Saifuddin Chalim kepada HARIAN BANGSA di kantor Majelis Syaikhul Islam fii Thailand atau Syaikhul Islam Office di Bangkok Thailand usai acara pertemuan dengan para ulama Majelis Syaikhul Islam.

Menurut Kiai Asep, MUI harus mempelajari kinerja atau sistem kerja Majelis Syaikhul Islam fii Thailand terutama dalam melindungi umat Islam dari makanan haram. Begitu juga Kemenag yang kini mengambil alih otoritas pemberian sertifikasi halal. Sebab, tegas Kiai Asep, makanan haram yang masuk ke tubuh manusia sangat berpengaruh terhadap terkabulnya doa.

“Makanan haram akan menghalangi terkabulnya doa,” tegas pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto Jawa Timur itu.

Menurut Kiai Asep, kalau di Thailand yang umat Islamnya hanya 15 persen, ulamanya bisa tegas, masak Indonesia yang mayoritas umat Islam, para ulamanya tak bisa melindungi umat Islam dari makanan dan minuman haram.

“Di Indonesia masih banyak sekali produk makanan dan minuman yang terindikasi tidak halal, tapi dijual secara umum dan bebas tanpa ada kontrol dan pemeriksaan,” kata Kiai Asep yang putra KH Abdul Chalim, salah seorang ulama pendiri NU. Ia menyebut beberapa produk makanan dan hasil sembelihan hewan yang diindikasikan bercampur dengan hewan lain yang dalam agama Islam dilarang.

Kiai Asep berharap MUI dan Kemenag punya tim ahli yang mendiri yang punya otoritas mengontrol dan mengawasasi produk-produk secara konsisten dan berkelanjutan. Bahkan kalau perlu meniru “MUI”-nya Thailand yaitu mengontrol dan mengawasi produk-produk itu dua kali dalam sebulan.

“Jadi, jangan hanya ngontrol sekali saat mengajukan sertifikasi halal saja,” katanya.

Kiai Asep ke Thailand bersama rombongan, termasuk istrinya, Nya Hj Alif Fadilah. Rombongan Kiai Asep terdiri dari Dr Mauhibur Rokhman (Gus Muhib), Rektor Universitas KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Dr Fadly Usman (Wakil Rektor Universitas KH Abdul Chalim), Dr Zamal Naution (alumnus Mahidol Uniiversity Thailand, kini dosen Unair), Prof Dr Asep Bayu D Nandiyanto (dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung) dan M Mas’ud Adnan, CEO HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE.com.

Selain silaturahim ke Majelis Syaikhul Islam Thailand, Kiai Asep dan rombongan juga berkunjung ke Mahidol University dan KBRI Bankok Thailand. Kiai Asep yang juga ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) itu berada di Thailnad selama 4 hari, mulai Ahad (20/8/2023) hingga Rabu (23/8/2023).

Bagaimana dengan KFC dan Mcdonald’s di Indonesia. Sebuah pesan berkali-kali tersebar di WhatsApp (WA). Psan itu mengatakan Dewan Yudisial Muslim (Muslim Judicial Council/MJC) dan Islamic Council of South Africa/IQSA telah mencabut sertifikat halal produk McDonald’s, KFC, Domino’s Pizza, serta Pizza Hut. Pencabutan itu juga disebut telah dilakukan di Amerika Serikat (AS).

Pesan itu juga mengatakan mula-mula kajian staf dapur di negara bagian Florida, AS, menemukan adanya mayones yang mengandung bahan berkode LM10 yang berarti daging babi. Lalu pejabat resmi McDonald’s Afrika Selatan menyatakan produknya tidak halal.

Umat muslim dianjurkan tidak lagi mengkonsumsi produk dari gerai waralaba-waralaba itu serta diminta menyebarkan pesan tersebut.

Seperti dikutip Tempo pada Senin, 26 Juni 2023, pesan berantai itu beredar beberapa kali sejak 2018. Namun pada 13 Agustus 2021, MUI mengeluarkan pernyataan bahwa berdasarkan hasil audit atau penelusuran bahan, tidak ditemukan adanya kandungan babi sehingga MUI mengeluarkan sertifikat halal atau penetapan halal.

“Isu tersebut merupakan isu yang ditujukan kepada restoran McDonald's, KFC, Domino's Pizza, dan Pizza Hut yang berada di Amerika dan Afrika Selatan, bukan di Indonesia,” tulis MUI pada 13 Agustus 2021 dikutip dari lamannya.

Namun MUI tidak menjelaskan apakah pihaknya melakukan pemantauan atau pemeriksaan secara berkala seperti yang dilakukan Majelis Syaikhul Islam Thailand. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News