Achmad Washil Miftahul Rachman.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kepala desa (kades) dan perangkat desa di Kabupaten Gresik kelimpungan. Sebab, menjelang tutup anggaran tahun 2023, bantuan keungan (BK) dan bagi hasil pajak untuk termin dua dan tiga belum cair. Padahal, bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang pembiayaan dan kinerja aparatur desa.
"BK DPRD yang belum cair, Mas. Kalau BK dari Pak Bupati insyaAllah sudah klir semua," ucap salah satu kades kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (13/10/2023).
Baca Juga: Berhasil Terapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, Pemkab Gresik Raih Penghargaan dari BKN
Ditegaskan kades tersebut, BK dari DPRD Gresik rata-rata sudah cair 50 persen atau untuk termin 1 dari sejumlah item program yang diajukan.
"Namun, ada desa yang BK-nya dari sejumlah item program yang diajukan belum cair sama sekali," ungkapnya.
Ia lantas membeberkan sejumlah program BK yang diajukan oleh desa. Antara lain melalui dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR) seperti pembangunan jalan poros desa (JPD) dan drainase.
Baca Juga: Harapan Bupati Gresik di Musrenbang CSR 2025
Kemudian, dinas cipta karya perumahan dan kawasan permukiman (DCKPKP) seperti pembangunan pavingisasi jalan lingkungan. Selanjutnya, dinas pertanian (Distan) seperti program jalan usaha tani.
Ada pula di dinas pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, pemuda, dan olahraga seperti pembangunan sarana olahraga, dan wisata desa. Serta di dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) seperti untuk penbangunan pasar desa dan lainnya.
"Yang bagus serapan BK di DPMD. Untuk dinas pariwisata masih nol," ungkapnya.
Baca Juga: Pembangunan Gedung Labkesmas Tahap I Dinkes Gresik Rampung
Dikatakannya, BK yang sudah cair dikerjakan sesuai dengan nominal anggaran yang sudah cair. Misal dapat BK untuk JPD Rp100 juta, cair Rp50 juta, maka JPD yang dikerjakan dengan kemampuan dana Rp50 juta.
"Ada memang sejumlah desa yang langsung nekat dikerjakan 100 persen. Kekurangan dana ditalangi dulu," ungkapnya.
"Pengalaman kami tahun sebelumnya, saat BK baru cair atau diserap bulan Desember, maka pekerjaan baru tuntas bulan Januari 2023. Tahun ini kalau kondisinya serupa, maka bisa jadi pekerjaan baru rampung bulan Januari 2024," tambahnya.
Baca Juga: Bagian Hukum Pemkab Gresik Gandeng YLBH FT Gelar Klinik Konsultasi Hukum
Selain BK, BHP juga baru cair termin 1 sebesar 40 persen dari total yang diterima oleh masing-masing desa. Misal BHP tahun 2023 ini desa A dapat Rp100 juta, maka yang cair baru Rp40 juta.
Menurutnya, BHP sangat dinanti-nantikan oleh desa. Sebab, BHP digunakan untuk membantu sejumlah keperluan desa. Antara lain, untuk bantuan taman pendidikan Al-Quran (TPQ), insentif guru ngaji, operasional Ketua RT, RW, lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) dan lainnya.
Ia menambahkan, ketua asosiasi kepala desa (AKD) kecamatan sudah melakukan pertemuan menyikapi belum cairnya BK dan BHP.
Baca Juga: 66 Rumah Warga Ujungpangkah Rusak, Bupati Gresik Beri Bantuan Korban Terdampak Angin Kencang
"Kami mendorong Pak Bupati Fandi Akhmad Yani agar BK dan BHP yang belum cair segera dicairkan, sehingga bisa direalisasikan program desa," paparnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, ketika dikonfirmasi menyatakan sebagian BK tahun 2023 sudah dicairkan ke masing-masing desa penerima. Sementara sebagian belum cair, karena dalam proses.
Begitu pun untuk BHP, pencairannya juga dalam proses surat keputusan (SK) bupati.
Baca Juga: Bupati Gresik Sabet Penghargaan Kepatutan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI
"Sebagian sudah cair untuk BK, sebagian dalam proses. Untuk BHP juga dalam proses SK bupati," kata sekda saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
