Dewan dan DPUPR Sampang Cek Kerusakan Embung di Kedungdung, Perbaikan Belum Bisa Dipastikan

SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Masyarakat di wilayah Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, terpaksa harus membeli air bersih saat musim kemarau karena embung penampung air hujan tak berfungsi.

Kerusakan embung itu terhitung sejak tiga tahun lalu. Namun, hingga kini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah setempat. Kondisi tersebut membuat masyarakat kelimpungan tiap musim kemarau.

Menyikapi hal itu, DPRD Kabupaten Sampang turun tangan untuk mencari solusi bersama Kabid Pengelolan Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sampang, Indah Sri Wahyuni.

"Setelah kami cek, ternyata ada kerusakan di bangunan embung itu. Imbas dari kerusakan tersebut, tidak bisa menampung air," kata Alan Kaisan, Anggota DPRD Sampang dari dapil Kedungdung-Robatal, Sabtu (18/11/2023).

Alan mengatakan keberadaan embung ini sangat membantu masyarakat seandainya tidak rusak. Sebab, bisa digunakan untuk mandi, mencuci, dan bisa dialirkan ke persawahan.

Menurut dia, Kecamatan Kedungdung tercatat sebagai wilayah yang terdampak kekeringan air bersih.

"BPBD Sampang mencatat ada sekitar 62 desa yang terdampak krisis air berih, salah satunya di Desa Kedungdung ini," katanya.

"Seandainya embung ini bisa menampung air, pastinya masyarakat Kedungdung hanya membeli air bersih untuk minum saja. Untuk kebutuhan mandi dan mencuci bisa menggunakan air di embung," tambahnya.

Sementara Indah Sri Wahyuni mengaku tidak bisa memperbaiki kerusakan bangunan embung tersebut. Pasalnya, anggaran di instansinya mengalami refocusing.

Ia menjelaskan, perbaikan embung di Kecamatan Kedungdung sempat direncanakan dan dianggarkan di DPUPR. Bahkan, kata Wahyuni, telah dibahas saat musrembang tahun 2021 lalu.

"Saat musrembang lalu sempat dibahas dan kami rencanakan, kemudian kami anggarkan di 2022 untuk pengerjaan di 2023. Tetapi karena anggaran di-refocusing maka pembangunan itu tidak terealisasi," katanya.

Wahyuni pun pesimis perbaikan embung itu bisa dilakukan di 2024 mendatang. Sebab, anggaran reguler di kabupaten sebagian dialokasikan ke pesta demokrasi.

"PUPR menganggarkan sekitar Rp900 juta untuk embung itu. Namun karena anggaran di-refocusing jadinya ditunda," tandasnya. (tam/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News