KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pemana terus menjaga komitmennya dalam melayani masyarakat. Terutama di bidang kesehatan.
26 Februari 2024 atau hari ini, tepat Bupati yang akrab dipanggil Mas Dhito ini memimpin bumi Panjalu.
Baca Juga: Cabup Dhito Komitmen Wujudkan Kemandirian Usaha dan Cegah Aksi Bullying Bagi Anak Difabel
Salah satu program yang dilakukannya bersama Pemkab Kediri sejak dilantik yakni menggenjot Universal Health Coverage (UHC).
Hal tersebut berupa meningkatkan layanan kesehatan warganya, dari 1,6 juta penduduk secara bertahap.
Di mana awal 2022, satu tahun kepemimpinan Mas Dhito, capaian kepesertaan jaminan kesehatan masih 73,61% merangkak naik 79,07% di awal 2023 dan akhir tahun telah mencapai 95,84%.
Baca Juga: Uniska Jalin Kerja Sama dengan Bank Indonesia Melalui Program Beasiswa
Berdasarkan segmen kepesertaan per Desember 2023, jumlah penduduk penerima bantuan iuran dari pendanaan APBD sebanyak 296.483 penerima, APBN 801.252, BP 34.585, PBPU 187.536, PPU BU 222.002, PPU PN 65.914.
Prosentase jumlah kepesertaan itu pun masih bisa berubah menyesuaikan jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Kediri termasuk potensi migrasi penduduk ke Bumi Panjalu yang kini telah memiliki bandara.
Dengan adanya UHC masyarakat tidak mampu yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan kini begitu didaftarkan bisa langsung aktif kepesertaannya.
Baca Juga: Pjs Bupati Kediri Ikuti Senam Bareng Dinkes di Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60
"Sektor kesehatan saya pantau betul. Target UHC atau jaminan kesehatan sudah tercapai tapi harus diikuti kualitas dan akses kesehatan pada semua tingkat," kata Mas Dhito.
Kemudian peningkatan kualitas Puskesmas. Dari 37 Puskesmas yang ada di Kabupaten Kediri, 8 Puskesmas melayani 24 jam
Sisanya yang sebelumnya hanya melayani poli pagi, kini juga melayani poli sore.
Baca Juga: OTK Penantang Duel Kabag Ops Polres Kediri Kota Diamankan, Ternyata Menderita Gangguan Jiwa
Begitupun di Rumah Sakit Daerah. Selain poli sore RSKK sebagai rumah sakit pelat merah juga memberikan pelayanan antar obat ke rumah pasien secara gratis.
Capaian kepesertaan jaminan kesehatan itu menjamin masyarakat untuk mendapatkan akses kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal ini juga mendukung keberhasilan program lain di sektor kesehatan.
Mas Dhito selalu menekankan kepada jajarannya, program yang dilaksanakan harus memiliki nilai kebermanfaatan bagi masyarakat.
Baca Juga: Kejari Kabupaten Kediri, Kenalkan Program Sareng Jaga Desa
Di sektor kesehatan, berbagai langkah yang telah dilakukan harus diimbangi kualitas pelayanan dari tenaga kesehatan.
Pihaknya memastikan akan terus memantau kualitas pelayanan yang diberikan petugas kesehatan baik itu rumah sakit daerah maupun puskesmas.
Disisi lain, program peningkatan kesehatan masyarakat juga dilakukan pemerintah daerah dengan memperhatikan akses sarana sanitasi dasar.
Baca Juga: Desak Ketua LMDH Budi Daya Satak Mundur, Kantor Perhutani Kediri Didemo Warga
Tujuannya untuk mewujudkan Open Defecation Free (ODF) atau masyarakat bebas dari buang air besar di sembarang tempat.
Pada tahun 2022, terbit surat edaran (SE) bupati tentang percepatan 0% perilaku buang air besar sembarangan di Kabupaten Kediri tahun 2023.
Untuk mewujudkan itu pemerintah daerah menggandeng berbagai pihak mulai tingkat kecamatan, desa bahkan swasta.
Baca Juga: Polres Kediri Tangkap Tiga Terduga Kasus Judol
Selain menggiatkan sosialisasi ke masyarakat, dilakukan pula program bantuan untuk sanitasi terutama jambanisasi.
Hasilnya, Desember 2023 sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan atau 26 kecamatan yang ada di Kabupaten sudah 100% ODF.
Atas berbagai program dan capaian yang dilakukan pada November 2023 Pemerintah Kabupaten Kediri mendapatkan penghargaan Swati Saba Padapa dari Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Kawal Anggota DPR RI, Kabag Ops Polres Kediri Kota Ditantang Duel OTK
Penghargaan ini diterima karena Kabupaten Kediri telah memenuhi 9 tatanan nilai kabupaten sehat.
Disisi lain, tercapainya ODF, selain menjadikan lingkungan bersih dan sehat juga mendukung program penanganan stunting.
Mas Dhito mendorong semua jajaran di pemerintah Kabupaten Kediri untuk bersinergi dalam penanganan stunting.
Hasilnya kasus stunting terus mengalami penurunan. Berdasarkan data bulan timbang, kasus stunting pada 2021 secara prosentase 14,10%, turun menjadi 10,23% di 2022 dan pada 2023 berhasil turun pada 9,53%.
"Kita harus punya target, ke depan targetnya zero stunting, tidak lagi single digit," pungkas Mas Dhito. (adv/pkp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News