GRESIK,BANGSAONLINE.com - DPP Partai Golkar menunjuk Ketua DPD Golkar Gresik, Ahmad Nurhamim sebagai Calon Bupati (Cabup) Gresik 2024.
Penunjukan Ahmad Nurhamim disebutkan Ketua DPP Golkar, Airlangga Hartarto, dalam forum silaturahmi dan pengarahan calon bupati dan calon wakil bupati tahun 2024.
Baca Juga: Kampanye Akbar di Bungah, Cawabup Gresik Alif Ajak Coblos Surat Suara yang Ada Paslonnya
Acara tersebut digelar di Balroom Lantai 2 Grha DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni XI, Jakarta, Sabtu (6/4/2024).
Ahmad Nurhamim merupakan satu dari 25 calon bupati dari DPP Golkar yang ditugaskan running pada pilkada serentak di Jawa Timur, 27 November 2024.
Penunjukan Nurhamim sebagai Calon Bupati Gresik ini menindaklanjuti keputusan hasil Munas X DPP Golkar tahun 2019 tentang program umum Partai Golkar.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Ahmad Nurhamin membenarkan kalau DPP menunjuk dirinya sebagai calon bupati untuk maju pada Pilkada Gresik 2024.
"Iya, suratnya sudah saya terima, Sabtu (6/4/2024)," ucapnya kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (7/4/2024).
Menurut Nurhamim, penunjukan dirinya sebagai Calon Bupati Gresik jauh hari sudah pernah disinggung dalam rapat DPD Golkar Jatim bersama pengurus DPD Golkar kabupaten dan kota se-Jawa Timur, di kantor DPD setempat, pada 9 Maret 2024.
Baca Juga: Musda Golkar Gresik, Sarmuji: Tunggu Juklak dari DPP
Dalam rapat tersebut salah satu materi yang disampaikan DPP dan DPD bakal kembali mengusung kepala dan wakil kepala daerah incumbent di pilkada 2024.
"Syaratnya, antara lain pada pemilu 2024 (incumbent) bisa menambah suara Golkar di DPRD Gresik," ungkap Wakil Ketua DPRD Gresik ini.
Tetapi, Bupati dan Wabup Gresik Incumbent (Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah) tak terbukti bisa menaikkan suara Golkar di DPRD Gresik hasil pemilu 2024 seperti yang diteken dalam perjanjian.
Baca Juga: Jika Temukan Kecurangan di Pilkada Gresik, Saksi Kotak Kosong Bisa Gugat ke MK
Justru sebaliknya, suara Golkar di Gresik pada pemilu 2024 turun, sehingga raihan kursi DPRD Golkar turun menjadi 6 kursi dari pemilu 2019 8 kursi.
"Ini di antara yang menjadi pertimbangan DPP untuk kembali atau tidak mengusung incumbent yang pernah diberangkatkan Golkar pada pilkada 2020. Tidak hanya Gresik, DPP memberlakukan kebijakan itu secara nasional," ujar pria yang akrab disapa Anha ini.
Ia menyampaikan, syarat partai bisa mengusung pasangan calon maju pada pilkada harus memenuhi 20 persen atau 10 kursi di DPRD setempat.
Baca Juga: Kunjungi Pasangan Yani-Alif, Sekjen DPP Golkar Optimis Menang 95 Persen
Sementara kursi Golkar Gresik hasil pemilu 2024 di DPRD 6 kursi, sehingga kurang 4 kursi.
Karena itu, kata ia, Golkar tengah membangun koalisi besar dengan sejumlah partai politik lain untuk menghadapi pilkada 2024.
"Insya Allah sudah ada sejumlah partai yang kami ajak komunikasi untuk koalisi besar," pungkasnya. (hud/van)
Baca Juga: Usai Debat Publik Kedua, Gus Nur Ajak Masyarakat Menangkan Yani-Alif
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News