Konsolidasi DPD Golkar Sidoarjo dengan PK atau pimpinan kecamatan. Foto: Ist
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - DPD Golkar Sidoarjo menggelar konsolidasi organisasi bersama jajaran Pimpinan Kecamatan (PK) pada Minggu (8/3/2026) petang. Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, menjelaskan konsolidasi dilakukan setelah penguatan modal organisasi di tingkat internal.
“Ini adalah konsolidasi organisasi dengan para pimpinan kecamatan. Kami sudah menyelesaikan konsolidasi modal organisasi, sehingga penting bagi kami untuk menyatukan langkah seluruh pimpinan kecamatan di masyarakat,” ujarnya.
Dalam agenda tersebut, Golkar Sidoarjo juga memaparkan arah gerakan politik melalui tagline 'Golkar Sejauh-Jauh Menembus Batas'. Menurut Adam, slogan tersebut menjadi semangat kerja menghadapi berbagai keterbatasan.
“Bagi kami, ‘Golkar menembus batas’ bukan hanya slogan. Ini adalah inti bagaimana kami mampu menembus berbagai keterbatasan yang ada dengan menyiapkan strategi darat, laut, dan udara dalam kerja politik kami,” paparnya.
Ia menargetkan peningkatan perolehan kursi di sejumlah daerah pemilihan (dapil).
“Kami akan mencoba meningkatkan perolehan kursi. Harapan kami minimal dua kursi di masing-masing dapil, termasuk di dapil yang sebelumnya kehilangan kursi,” ucapnya.
Untuk menampung aspirasi masyarakat, Golkar Sidoarjo mendirikan Rumah Aspirasi yang terbuka bagi warga.
“Di Rumah Aspirasi itu kami menampung berbagai keluhan masyarakat, seperti pendidikan, serah terima perumahan, persoalan tanah hingga pembangunan desa. Jika tidak ada anggota dewan di tempat, staf langsung menghubungkan warga melalui video call dengan anggota DPRD,” kata Adam.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap wacana pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.
“Anak adalah aset negara. Jangan sampai mereka mendapatkan informasi yang belum sesuai dengan usia mereka. Peran orang tua sangat penting karena 16 jam waktu anak lebih banyak bersama keluarga dibanding di sekolah,” urai anggota DPRD Jatim itu.
Terkait keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur, Adam menilai koordinasi pemerintah kabupaten dengan provinsi dan pusat harus diperkuat.
“Pemerintah kabupaten harus segera berkomunikasi dengan provinsi dan pusat untuk membagi tanggung jawab pembangunan. Masyarakat tidak ingin tahu kewenangan siapa, mereka hanya ingin jalan mulus dan pembangunan bisa dirasakan,” pungkasnya. (sta/mar)
