ilustrasi. (foto: kompas)
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Bencana kekeringan dan banjir yang melanda di beberapa daerah di Jawa Timur, baik pada musim kemarau maupun penghujan dipastikan sulit terselesaikan. Sebab, pemerintah pusat telah mengeluarkan moratorium setiap enam bulan sekali terhadap keberadaan lahan milik Perhutani. Artinya, harapan Pemprov Jatim untuk menggunakan lahan Perhutani dalam perluasan waduk di beberapa wilayah sulit terealisasi.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjuniato menegaskan sebelum hari raya Idul Fitri lalu, pihaknya telah menghadap Dirjen Planologi Kementrian Kehutanan untuk memberikan kelonggaran terhadap penggunaan lahan Perhutani untuk perluasan waduk.
Baca Juga: TNI-Polri Apresiasi Kesiapan Posko Nataru di Pelabuhan Tanjung Perak, Ini Kata Pj Gubernur Jatim
Bahkan saat Dirjen Planologi meminta agar Pemprov Jatim membuat surat yang ditujukan ke Presiden Jokowi untuk diberikan kelonggaran penggunaan lahan perhutani tersebut lewat Menteri Kehutanan. Dengan begitu pengawan pemakaian lahannya untuk waduk tetap di Kementrian Kehutanan.
"Tiba-tiba Presiden Jokowi membuat kebijakan akan melakukan moratarium terhadap lahan perhutani agar lahan Perhutani tidak berkurang. Dengan begitu otomatis keinginan kami agar ada perluasan waduk di beberapa wilayah Jatim yang selama ini rawan kekeringan dan banjir sulit terealisasi. Karenanya, kami hanya berharap agar ada jalan keluar dalam menghadapi ini semua," tutur orang nomor satu di PKS Jatim ini, Kamis (20/8).
Terpisah, Anggota komisi D DPRD Jatim, Ahmad Hadinudin mengatakan saat ini Pemprov Jatim memutar otak mencari solusi agar persoalan air bersih yang makin sulit akibat dampak kemarau yang cukup panjang segera di atasi. Salah satu yang saat ini dilakukan adalah dengan berkerja sama dengan Pemerintah Kabupaten /Kota yang mengalami krisis air bersih.
Baca Juga: Dampingi Kapolri dan Panglima TNI, Pj Adhy Tinjau Persiapan Natal 2024 di Gereja Bethany Surabaya
Polanya untuk wilayah yang mudah diakses atau dekat dengan kota kabupaten maka akan ditangani dan menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten/kota, sedang untuk wilayah kekeringan yang jauh dari kota kabupaten dan aksesnya susah seperti wilayah pedalaman atau pegunungan akan ditangani Dinas Pengairan Pemerintah Provinsi. Masyarakat di daerah tersebut akan mendapatkan pasokan air bersih secara gratis yang dikirim menggunakan truk tangki air bersih.
“Ini solusi yang harus dilakukan, sebab perkiraannya musim kemarau baru akan selesai nanti bulan oktober. Sekarang masih Agustus. Kalau tidak ditangani maka akan berdampak luar biasa pada Masayarakat. Karena itu apa yang dialkukan Pemprop berkolaborasi dengan Pemkab atau Pemkot itu bagus. Kami dari Dewan sangat mensupport dan tentu mengawasi agar ini benar benar dinikmati oleh masayarakat yang membutuhkan,” jelas politisi asal Partai Gerindra ini.
Meski belum masuk katagori ekstrim, namun Politisi Gerindra ini memprediksi semakin kedepan tingkat kekeringan akan semangkin meningkat. Menurut Hadi, Komisi D sudah meminta Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pengairan untuk meningkatkan penyediaan truk tangki pengangkut air bersih.
Baca Juga: Peringatan HKSN 2024 di Kota Madiun, Pj Gubernur Jatim Tekankan Rasa Kepedulian Sosial
“Kami juga akan medorong peningkatan pengerjaan bio membran, embung dan waduk yang akan dimaksimalkan untuk mengantisipasi kekeringan, tapi repotnya beberapa waduk yang kita siapkan untuk dibangun masih terkendala dengan pembebsan lahan. Contohnya waduk Gongseng di Bojonegoro” ungkap Pria asal Jember ini. (mdr/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
