SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keinginan DPD PDIP Jawa Timur melakukan perubahan posisi (reposisi) di Fraksi PDIP maupun di tingkat komisi tidak berjalan mulus. Terbukti, surat permohonan reposisi yang ditujukan kepada pimpinan Dewan tak kunjung diproses.
Pasalnya, untuk pergantian komisi menjadi kewenangan seluruh partai politik yang memiliki kursi di dewan sebagaimana diatur dalam tata tertib (tatib) DPRD Jatim.
Baca Juga: Hartono dari Fraksi PDIP Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto 2024-2029
Dalam tatib pasal 49 menyebutkan, ayat (3) pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan komisi.
Sementara ayat (2) menjelaskan, pimpinan komisi terdiri atas 1 atau 2 orang wakil yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota setiap fraksi dan dilaporkandalam rapat paripurna DPRD.
“Melihat aturan tata tertib, menjelaskan keingginan pergantian pimpinan komisi dalan alat kelengkapan dewan jelas melanggar tatib. Karena evaluasi pimpinan komisi dilakukan setiap 2,5 tahun atau paruh waktu,” terang sumber di DPRD Jatim.
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
Menanggapi adanya pelanggaran tata tertib, Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar menegaskan untuk persoalan fraksi merupakan kewenangan partai untuk mengajukan reposisi. Dan selanjutnya pimpinan akan segera menindaklanjuti dengan melakukan rapat pimpinan untuk dibahas di Badan Musyawarah (Banmus) guna mengagendakan jadwal pergantian.
Berbeda kalau pergantian komisi harus dibahas dengan semua fraksi.
"Jadi urusannya berbeda antara reposisi fraksi dengan komisi. Kalau fraksi itu urusan internal partai, sementara kalau komisi sudah menyangkut institusi dan harus dibahas bersama-sama. Sesuai tatib dewan, reposisi dapat dilakukan minimal dua tahun," tegas Halim Iskandar, Selasa (1/9).
Baca Juga: Pascaputusan MK, PDIP Gresik Minta Bawaslu Tindak Pejabat dan TNI-Polri Tak Netral di Pilkada 2024
Politisi asal PKB ini mengakui jika SK nomor 03.007A/DPD/kpts/VII/2015 tentang perubahan pimpinan dan anggota Fraksi DPRD Jatim sudah diterimanya dan segera ditindaklanjuti. Namun demikian, dengan banyaknya kesibukan pimpinan dewan, maka dipastikan jadwalnya akan molor. ‘’Yang pasti kami segera menindaklanjuti meski agak molor karena banyaknya kesibukan para pimpinan,’’ tegasnya.
Terpisah, Ketua FPDIP, Suhandoyo mengaku pasrah dengan keputusan tersebut. Namun demikian, sebagai kader partai seharusnya dirinya dipanggil untuk dilakukan klarifikasi. ‘’Pada dasarnya sebagai kader kami taat dengan aturan. Namun saya sempat kaget, karena sebelumnya tidak pernah dipanggil partai untuk pemberitahuan masalah ini,’’ tegasnya.
Sebelumnya, Sekertaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari mengaku jika DPD PDIP Jatim sudah mengirimkan kedua SK tersebut sejak bulan Juli lalu, tapi sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Bahkan sampai raibnya salah satu SK itu sangat aneh. Padahal DPD PDIP Jatim telah menyerahkan SK dengan nomer 03.007-A/DPD/kpts/VII/2015 tentang perubahan pimpinan dan anggota Fraksi DPRD Jatim.
Baca Juga: Umroh Pakai Hijab, DPR RI Minta Selebgram Transgender ini Ditangkap
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Suhandoyo digantikan oleh dirinya. Sedang SK nomer 03.008-A/DPD/KPTS/VII/2015 tentang perubahan penugasan Anggota FPDIP pada alat kelengkapan DPRD Jatim. Dalam SK tersebut ditetapkan SW Nugroho duduk sebagai Wakil Ketua Komisi B menggantikan Ali Mudji dan untuk posisi Ketua Komisi D diduduki Eddy Paripurna menggantikan Bambang Suhartono. (mdr/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
