Target PAD 2024 Belum Tercapai, DPRD Gresik Minta OPD Penghasil Maksimalkan Kerja

OPD penghasil tersebut antara lain Badan Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan sejumlah OPD penghasil lain.

"OPD penghasil ini harus diberikan pengawasan ekstra dalam kerja-kerja pendapatan," tandasnya.

Untuk itu, pimpinan DPRD dan Komisi II akan melakukan evaluasi kinerja OPD penghasil, baik melalui rapat anggaran maupun komisi. Sehingga, ketika OPD mengalami kendala dalam menggenjot pendapatan, bisa dicarikan solusi terbaik.

"DPRD Gresik dalam menentukan target pendapatan tentu tidak sembarangan. Semua berdaasarkan kajian dan potensi yang ada," tuturnya.

Anha menambahkan, Banggar DPRD bersama TAPD Pemkab Gresik saat ini tengah mengevaluasi pelaksanaan, capaian pendapapatan, dan serapan anggaran pada APBD 2024.

"Evaluasi ini sebagai pijakan kami dalam pembahasan RAPBD 2025," pungkas Anha.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Gresik, Wongso Negoro, menyampaikan Komisi II telah menjadwalkan hearing dengan OPD mitra pada Senin (21/10/2024) mendatang.

"Salah satu materinya soal pendapatan. Kami akan tanyakan capaian-capaian pendapatan," ucap Wongso.

Menurut Wongso, pendapatan daerah (PD) baik dari PAD, dana transfer, maupun lain-lain pendapatan yang sah merupakan sumber utama pembiayaan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemkab Gresik dan disetujui oleh DPRD.

"Untuk itu, OPD yang menangani pendapatan menjadi konsen kami dalam pengawasan kerja kerja pendapatan," terangnya.

Wongso menyatakan, pengawasan kinerja OPD penghasil juga sebagai pijakan untuk pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2025 yang bakal dilakukan Banggar dan TAPD pada bulan Oktober hingga November 2024.

"Kami berharap capaian pendapatan OPD penghasil sesuai target. Masih ada waktu dua bulan lebih," pungkas Wongso. (hud/rev)