Warisan Buruk Jokowi Berpotensi Berlanjut, Greenpeace Lantang Ajak Masyarakat Awasi Prabowo-Gibran

BANGSAONLINE.com - Organisasi lingkungan independen Greenpeace mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawasi pemerintahan baru Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini menjadi isu fundamental lantaran pemerintahan anyar ini menggunakan jargon 'keberlanjutan' era Jokowi.

Melansir situs resmi Greenpeace Indonesia menyebut, seluruh persoalan lingkungan hidup termasuk krisis iklim, kebohongan hijau, hingga pembatasan ruang demokrasi berpotensi terus terjadi di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kita harus mengingat rekam jejak mantan presiden Jokowi, yang meninggalkan banyak warisan buruk untuk kita, seperti pelemahan perlindungan lingkungan hidup, pelemahan demokrasi dan HAM, dan banyak proyek strategis nasional yang meminggirkan masyarakat adat dan masyarakat lokal,” kata Iqbal Damanik, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, saat aksi damai kreatif berupa proyeksi video di bilangan Jakarta Pusat (19/10/2024).

Aksi tersebut menampilkan proyeksi video yang menunjukkan peta Indonesia dengan titik lokasi terjadinya perusakan lingkungan seperti deforestasi, perampasan hutan, dan wilayah masyarakat adat, kebakaran hutan dan lahan gambut, pertambangan mulai dari nikel, emas, batu bara, hingga pasir laut serta pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Greenpeace Indonesia menduga Prabowo-Gibran bakal meneruskan pembangunan yang eksploitatif dengan alasan pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Hal tersebut nampak dari visi-misi Prabowo-Gibran untuk menambah lahan food estate hingga 4 juta hektare dan melanjutkan hilirisasi nikel yang sejauh ini terbukti merusak lingkungan dan merugikan masyarakat lokal.

Disamping itu, Greenpeace menyesalkan sikap Prabowo yang memilih beberapa orang yang memiliki rekam jejak bermasalah untuk mengisi kabinetnya.

Misal seperti Bahlil Lahadalia, yang terlibat kisruh pencabutan izin pertambangan saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Zulkifli Hasan, yang saat menjabat Menteri Kehutanan melepaskan kawasan hutan untuk korporasi pada skala terluas dalam sejarah Republik Indonesia.

Khalisah Khalid, Ketua Kelompok Kerja Politik Greenpeace Indonesia, mengatakan bahwa masyarakat sipil, perlu terus mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Terus bersuara agar mereka menghentikan watak pembangunan ekstraktif yang merusak lingkungan hidup, melanggar HAM, dan merugikan masyarakat,” ujar Khalisah Khalid.

“Kami juga mendesak pengakuan, penghormatan, dan pelindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal, dua komunitas yang selama ini berperan penting menjaga keanekaragaman hayati. Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi menelantarkan RUU Masyarakat Adat, tapi menerbitkan sejumlah undang-undang yang menguntungkan oligarki. Tak banyak pilihan bagi kita, selain terus bersuara melawan oligarki yang mengancam keberlanjutan Bumi,” pungkas Khalisah Khalid. (msn/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News