Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto
SUMENEP,BANGSAONLINE.com - Sosialisasi review dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep bersama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di Ruang Rapat Trunojoyo.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep bersama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengadakan sosialisasi review dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Keguiatan berlangsung Senin (4/11/2024) di Ruang Trunojoyo kantor Bappeda Sumenep.
BACA JUGA:
- Bupati Fauzi Pangkas Jam Kerja ASN Sumenep Selama Ramadhan 1447 H
- Lakukan Pendataan, BPBD Sumenep Sebut Pemkab akan Perbaiki 198 Bangunan Rusak akibat Puting Beliung
- Lampaui Target, Realisasi Investasi Sumenep 2025 Tembus Rp2 Triliun Lebih
- DBHCHT Sumenep 2026 Turun jadi Rp33,1 M, DPRD Ingatkan Pemkab Soal Skala Prioritas Program
Pada acara tersebut dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Antara lain Pejabat Fungsional Bidang Pengendalian Penduduk, BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur Etty Dwi Hariani, SE. dan Aji Suseno darı Universitas Brawijaya Malang
“Dan selain itu, acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Sumenep Ida Yayak. Termasuk juga, perwakilan perangkat daerah, instansi dan Lembaga di lingkungan Pemkab Sumenep turut hadir mengikuti sosialisasi,” kata Kepala Bapedda Sumenep Arif Firmanto.
Ia mengatakan, GDPK merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia.
Hal ini bertujuan mewujudkan target pembangunan kependudukan yang dilatarbelakangi oleh penyusunan dokumen yang mengacu pada beberapa persoalan yang sedang terjadi. Seperti kebijakan kependudukan belum menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan.
“Dan selain itu, data dan informasi kependudukan belum dijadikan dasar perumusan dan perencanaan pembangunan secara optimal,” ujarnya.
Arif menjelaskan, penyusunan kebijakan kependudukan berdasar pada regulasi yang berlaku. Meliputi, Undang-Undang (UU) Nomor 52, Tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
