
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Penataan kabel utilitas di Kabupaten Gresik masih semrawut, baik itu jaringan untuk aliran listrik maupun seluler.
Kondisi tersebut mendapatkan respons dari dewan. Sebab, Pemkab Gresik telah memiliki Peraturan Daerah 6/2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas.
Baca Juga: Diikuti 2.438 Peserta, Wabup Alif Berangkatkan Gerak Jalan Balongpanggang-Gresik
"Gresik sudah punya perda yang mengatur jaringan utilitas, tinggal nunggu peraturan kepala daerahnya (Perkada) untuk pelaksanaannya," kata Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, kepada BANGSAONLINE.com, Senin (9/12/2024).
Disebutkan olehnya, Perda 6/2024 sudah disahkan pada 5 Februari 2021, dan mulai berlaku pada tanggal serta tahun yang sama. Regulasi itu tercatat menjadi lembaran daerah nomor 4 tahun 2021.
Tapi, kabel utilitas belum ditata pemerintah daerah setempat sampai sekarang, sehingga kabel masih semrawut di jalanan. Utamanya di wilayah perkotaan atau jalan protokol.
Baca Juga: Dijamin Lancar! Atasi Kredit Dibayarkan Tidak Muncul 'No Result Found' saat Pemindahbukuan Coretax
Banyak kabel listrik atau seluler menjuntai di tepi jalan. Bahkan, di perempatan jalan atau lampu merah, ada kabel yang melintang di tengah jalan sehingga dapat membahayakan pengguna jalan.
"Iya kan Perkadanya mungkin belum ada," ucap Ketua DPD Golkar Gresik menanggapi kesemrawutan kabel utilitas di Kota Pudak.
Pria yang akrab disapa Anha itu berharap, Pemkab Gresik segera membuat aturan dan menata kabel utilitas.
Baca Juga: Hari Pertama Jabat Wabup Gresik, Alif Tinjau Sekolah Rusak di Kedamean
"Langkah ini juga seiring dengan program smart city Pemkab Gresik," cetusnya.
Ia menambahkan, jika aturan penataan kabel utilitas sudah dijalankan bisa menjadi regulasi dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD).
"Sebenarnya, dalam perda rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang baru saja DPRD sahkan, semua sudah ada. Perda penataan utilitas sangat potensi untuk mendongkrak PAD," paparnya. (hud/mar)
Baca Juga: Info Apakah Sudah Ditransfer BLT Rp600 Ribu Bank BRI, BSI, BNI dan Login Cekbansos di Sini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News