Ahmad Nurhamim (kanan) saat penandatanganan nota APBD. Foto: Ist
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamin, menyebut pemerintah daerah setempat tak berani berhutang untuk biaya pembangunan dalam rangka mempercepat laju pembangunan di Kota Pudak. Pasalnya, Pemkab Gresik sejauh ini belum memiliki kemampuan fiskal pendapatan untuk melunasi hutang.
"Seng gawe bayar loh opo nek ngutang (yang untuk membayar apa apabila berhutang)," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (8/1/2025).
Menurut pria yang akrab disapa Anha itu, semua perencanaan pembangunan semestinya dilandasi dengan studi urgensitas.
"Seharusnya ada studi logisnya perencanaan pembangunan yang memuat peta problem, dan potensi menuju kemaslahatan masyarakat, dan kecukupan sumber pembiayaannya," kata Ketua DPD Golkar Gresik ini.
Ia lantas menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan tidak cukup didasarkan pada 4 aspek, yakni konstitusi, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban.
"Harus ada studi logis agar pembangunan di Gresik bisa terukur pembiayaan dan capaiannya," ucapnya.
Menurut dia, Pemkab Gresik sudah waktunya memiliki keberanian melangkah untuk membangun daerah lebih cepat agar semakin maju.
"Tentu kemajuan pembangunan suatu daerah harus didukung kekuatan fiskal yang cukup. Kalau tidak punya keberanian, Gresik ngene-ngene ae (begini begini saja)," cetusnya.
Ia pun meminta Pemkab Gresik untuk lebih serius dalam kerja-kerja pendapatan. Sebab, sektor itu merupakan salah satu penopang pembiayaan pembangunan.
"Dalam sektor pendapatan Pemkab Gresik harus lebih kreatif dan berani, sebab banyak potensi pendapatan yang tidak tergarap dengan maksimal," katanya.
Anha menambahkan, DPRD Gresik saat ini tengah konsen untuk mendorong Pemkab Gresik dalam memanfaatkan corporate social responsibility (CSR) perusahaan untuk menopang pembiayaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Kami ingin CSR masuk lain-lain pendapatan yang sah sehingga bisa menopang sumber APBD untuk pembiayaan pembangunan," pungkasnya. (hud/mar)
