SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Aksi demo yang digelar oleh Gerakan Pemuda Sidoarjo (GPS) menuntut kejelasan terkait Hak Guna Bangunan HGB) di wilayah pesisir Desa Segorotambak, Kecamatan Sedati mendapat tanggapan langsung dari Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo, Muh Rizal.
Dengan sikap tegas dan terbuka, ia menemui langsung para pendemo dan mengundang mereka masuk ke dalam kantor untuk menyampaikan aspirasinya.
Baca Juga: Warga Krian Digegerkan Maling Masuk Rumah saat Tarawih
Muh Rizal menjelaskan, aspirasi yang disampaikan terkait dengan HGB di laut Sidoarjo, sudah mendapatkan tanggapan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa terdapat dua mekanisme yang harus ditempuh terkait HGB di lautan yang saat ini telah berubah menjadi wilayah perairan akibat abrasi.
“Jangka waktu HGB di wilayah tersebut akan berakhir pada tahun 2026 dan tidak akan diperpanjang. Yang kedua, itu sudah tanah musnah," jelasnya.
Baca Juga: Kantah Kabupaten Pasuruan Gelar Rapat Monev Program PTSL TA 2025
Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Pasal 40, salah satu alasan dihapusnya HGB adalah jika tanah tersebut musnah, dan saat ini area tersebut sudah menjadi laut.
Ia juga menegaskan, wilayah tersebut awalnya merupakan tambak yang terkena abrasi sehingga tanahnya hilang dan berubah menjadi lautan.
Investigasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tanah tersebut telah hilang karena abrasi, selain itu haknya berakhir pada tahun 2026.
Baca Juga: Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Gelar Pemeriksaan Setempat di Desa Kedawungkulon Grati
“Sekarang di sana tidak ada apa-apa, tidak ada pemagaran, nelayan bebas lalu lalang tanpa gangguan. Jadi, tidak mungkin ada usulan perpanjangan HGB, apalagi tanah tersebut telah tercatat sebagai lautan,” tuturnya.
Diketahui, ada tiga HGB di tanah seluas 656 hektare tersebut. Masa berlaku tanah tersebut selama 30 tahun, yang mana HGB nomor tiga dan empat akan berakhir pada 2026. Sedangkan HGB nomor lima akan berakhir pada 2029.
Sementara itu, Korlap Aksi Gerakan Pemuda Sidoarjo (GPS), Nanang Romi, menyoroti kasus HGB seluas 656 hektare yang kini menjadi lautan dan dikuasai oleh beberapa korporasi. Menurutnya, hal tersebut sangat merugikan masyarakat, terutama nelayan di wilayah tersebut.
Baca Juga: Insan Kantah Kabupaten Pasuruan Ikuti Donor Darah di Kantor BPN Jatim Jelang Ramadan 1446 H
“Kita sudah ditemui Kepala BPN Sidoarjo, Pak Rizal. Alhamdulillah, beliau sangat terbuka dan dinamis. Kita patut mengapresiasi sikap beliau," katanya.
Ia menegaskan, seharusnya tidak ada korporasi yang menguasai lahan yang kini sudah menjadi lautan.
Menurutnya, praktik ini merupakan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat. Ia juga menyoroti adanya dugaan bahwa SHGB atas lautan tersebut dijadikan agunan di bank diduga milik pemerintah.
Baca Juga: Sambut Ramadan 1446 H, Kantah Kabupaten Pasuruan Gelar Pengajian Bersama
“Yang sangat jahat, ketika SHGB atas lautan itu dijadikan agunan kepada bank. Kalau korporasi tersebut tidak bertanggung jawab, siapa yang dirugikan? Tentu masyarakat dan daerah yang uangnya digelontorkan untuk korporasi tersebut. Bank seharusnya melakukan survei terlebih dahulu sebelum memberikan agunan,” ujarnya.
Ia meminta pihak terkait untuk menyelidiki dan mengusut tuntas kasus ini. Menurutnya, meskipun status tanah tersebut akan terhapus secara otomatis jika tidak ada perpanjangan SHGB, tindakan penyelidikan tetap diperlukan untuk memastikan tanah yang dijadikan agunan tersebut. (cat/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
