Demo yang digelar honorer di Bangkalan.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Ratusan pegawai honorer di lingkup Pemkab Bangkalan menggelar demo, Senin (17/2/2025).
Mereka menuntut tambahan gaji lantaran bayaran yang diterima selama ini berada di bawah UMK atau Upah Minimum Kabupaten.
"Selama ini gaji kami hanya Rp1,225 juta, itu pun masih dipotong iuran BPJS sebesar 5 persen, jadi yang diterima hanya Rp992 ribu per bulan," kata Andi Aziz selaku korlap aksi.
Selain itu, massa juga meminta agar diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, dan mendorong dewan untuk mendesak pemerintah agar lebih memprioritaskan honorer dalam pengangkatan.
"Kami sudah mengabdi selama 20 tahun, harusnya kami diangkat sebagai PPPK penuh waktu. Jangan memprioritaskan rekrutmen jalur umum, sebelum honorer diangkat semua," cetusnya.
Tak hanya itu, mereka juga mengeluh tidak bisa mencairkan jaminan hari tua (JHT) yang dipotong dari gaji selama puluhan tahun, lantaran BPJS Ketenagakerjaan dinilai berbelit saat pegawai melakukan klaim.
"Harusnya ketika sudah selesai MoU dengan pemerintah daerah, JHT kami selama menjadi honorer bisa dicairkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nyatanya sampai saat ini belum bisa cair," ucap honorer Diskominfo Bangkalan itu.
Sedangkan salah satu anggota DPRD Bangkalan, Nur Hakim, mengaku tidak bisa berbuat banyak mengenai tuntutan honorer. Sebab, pengangkatan PPPK sepenuhnya wewenang pemerintah pusat.
"Selama ini pemerintah pusat itu kan berubah-ubah aturannya soal pengangkatan, kami pun tidak bisa berbuat banyak. Tetapi yang jelas akan kami sampaikan nanti pada pimpinan," katanya.
Terkait JHT, ia menyebut secara aturan sudah bisa melakukan pencairan. Pihaknya akan memanggil Kepala BPJS Ketenagakerjaan untuk mempertanyakan persoalannya.
"Harusnya bisa, tadi kita sudah sama-sama buka aturannya. Nanti akan kami panggil, untuk menanyakan apa masalahnya sehingga tidak bisa cair," pungkasnya. (fat/uzi/mar)
