Anggota DPRD Jatim ini Angkat Bicara soal Isu Jual Beli Jabatan di Pemkab Mojokerto

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Anggota DPRD Jatim, Suwandy Firdaus, angkat bicara terkait kasus berkedok penipuan dengan modus jual beli jabatan di lingkup Pemkab Mojokerto.

Ia memperingatkan seluruh ASN di Kabupaten Mojokerto untuk tidak tergiur adanya tawaran dari oknum-oknum yang mengaku dekat dengan kepala daerah terpilih.

"Apapun alasannya, itu tidak dibenarkan. Para pejabat jangan sampai tergiur dengan tawaran oknum yang mengaku dekat dengan Bupati Mojokerto dan meminta uang untuk naik jabatan atau diangkat menjadi ASN," ujarnya, Kamis (27/2/2025).

Suwandy menyatakan, masyarakat butuh pemimpin yang bersih. Pemimpin baru Kabupaten Mojokerto dinilai bisa membawa perubahan menjadi lebih baik, serta tidak ada KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

"Komitmen Bupati Gus Barra dan Mas Rizal memang ingin merubah Mojokerto menjadi semakin lebih baik, tidak ada tawar menawar soal jabatan," ucapnya.

Langkah TNI dan Polri yang terus berkomitmen mewujudkan Indonesia bersih KKN juga diapresiasi olehnya. Hal itu telah dibuktikan di Mojokerto, dengan sinergi Korem dan Polres bisa mengungkap kasus penipuan bermodus jual beli jabatan yang berpotensi merusak citra pemerintahan.

Ia juga mendesak, agar bukan hanya para pelaku yang dijerat, melainkan pemberi uang juga harus diproses sesuai dengan perundang-undangan, tak pandang bulu, baik itu ASN atau masyarakat umum.

"Harus diberi efek jera, jangan main-main dengan pemerintahan, semua berbasis kompetensi tidak ada jual beli," cetusnya.

Menurut dia, segala bentuk transaksi jual beli jabatan di Kabupaten Mojokerto adalah penipuan. Ia mengatakan bahwa Mojokerto saat ini adalah bersih dari segala bentuk KKN yang merugikan negara.

"Kita tegaskan kepada para ASN dan masyarakat, janganmain-main dan jangan tergiur tawaran siapapun. Saya sangat memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang dengan cepat dapat meringkus diduga para pelaku penipuan berkedok naik jabatan. Mari kita bersama sama mendukung akan terbentuknya pemerintahan yang bersih, amanah, cerdas, pro rakyat dan menghapus praktek KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," paparnya. (ris/mar)