Suasana rapat paripurna yang diselenggarakan di Gedung DPRD Tuban.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Rabu (5/3/2025).
Agenda paripurna kali ini antara lain penyampaian pidato perdana Bupati Tuban masa jabatan 2025-2030 dan penyampaian nota penjelasan bupati tentang laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2024.
Selanjutnya, penyampaian nota penjelasan tentang dua raperda inisiatif DPRD Tuban tahun 2025, serta penetapan perubahan progam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tahun 2025.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, menyampaikan pihaknya akan terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tuban.
Selain itu, mengawal progam yang dicanangkan oleh Bupati Aditya Halindra Faridzky dan Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono di periode 2025-2030.
"Kami juga akan mendorong Mas Bupati agar dapat melakukan progam di 100 hari ke depan, sesuai dengan visi-misi, salah-satunya terkait sinkronisasi progam daerah dengan progam pemerintah pusat," ujarnya.
Terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), Sugiantoro mengaku akan ada beberapa tahapan. Di antaranya nota penjelasan, pembentukan pansus LKPJ yang terdiri dari perwakilan semua fraksi, disusul dengan pembahasan yang telah tercapai maupun yang belum tercapai selama tahun 2024, sesuai dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang ada.
"Silpa akan tetap kita kaji terus bersama pansus dan teman-teman komisi. Kalau ditemukan Silpa yang tinggi, akan kami bahas bersama, sebagai bahan evaluasi," ucap politikus Partai Golkar ini.
Sementara itu, Bupati Lindra menyebut tidak ada istilah 100 hari kerja. Sebab, dirinya menjabat dua periode. Sehingga, seluruh progam yang dicanangkannya masih tetap sama, dan akan melanjutkan progam yang masih belum terselesaikan.
"Kalau saya, tidak ada istilah 100 hari kerja. Dulu saya menjabat 3,5 tahun dan sekarang ditambah 5 tahun. Semua progam masih sama, dan akan kami lanjutkan," tutur Lindra usai mengikuti rapat paripurna.
Lindra menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan penyesuaian program sesuai dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Termasuk soal efisiensi anggaran.
Ia menyebut beberapa sektor yang tetap akan menjadi prioritas di tengah efisiensi. Pertama untuk pendidikan, kesehatan, hilirisasi terhadap swasembada pangan, serta SDM unggul dan terciptanya lapangan kerja melalui wirausaha.
"Untuk pemerataan pembangunan sudah saya lakukan di periode pertama menjabat, meliputi pembangunan jalan di 328 desa dan kelurahan, meskipun belum sepenuhnya terselesaikan. Karena di periode pertama itu ada peraturan baru, terkait kepemilikan aset desa, provinsi, dan pusat. Selain itu, penggunaan dana desa juga masih di godok oleh pemerintah pusat," beber bupati alumnus jurusan ekonomi Unair Surabaya itu. (wan/rev)
