Wartawan saat menunggu serah terima jabatan kepala daerah terpilih di DPRD Jombang.
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Sejumlah wartawan dilarang memasuki gedung dewan saat hendak melakukan peliputan Sertijab atau serah terima jabatan kepala daerah terpilih pada Rabu (5/3/2025) malam.
Mereka tampak bergerombol dan berdiri karena tidak diperbolehkan masuk oleh petugas keamanan, termasuk beberapa anggota PWI Jombang. Dalih yang digunakan ialah para wartawan tidak membawa tanda khusus yang diberikan Sekretariat Dewan (Setwan).
Menanggapi peristiwa itu, Ketua PWI Jombang, Muhammad Mufid, mengecam kejadian yang menimpa sejumlah awak wartawan.
"DPRD Jombang harus berbenah dalam keterbukaan publik. Kami wartawan bukan pengemis, yang perlu dibatasi kinerjanya. Kami wartawan profesional pasti memahami dan memiliki etika dalam peliputan, termasuk siap diatur agar kegiatan berjalan tertib. Tapi bukan dibatasi hanya untuk masuk ke gedung wakil rakyat," ujarnya di lokasi.
Ia menyatakan, DPRD Jombang terlalu berlebihan dalam menerapkan protokol peliputan di gedung wakil rakyat tersebut.
"Masak hanya memasuki gerbang DPRD saja harus dibatasi, kalau masuk ruang paripurna saya memaklumi karena tempatnya terbatas. Tapi, kami dan kawan-kawan wartawan yang lain sudah dicegat di depan gerbang dan tidak diperbolehkan masuk tanpa id card dari Setwan. Ini sangat konyol, padahal gedung Dewan sangat luas," keluhnya.
"Dan terus kenapa kami yang beranggotakan 30, hanya diberi 1 id card saja, ini apa namanya kalau bukan pembatasan terhadap jurnalis? Padahal kami bertugas meliput, tidak ada niatan untuk mengacau. Kok sampai sebegitunya memberikan batasan kepada wartawan yang telah diberikan kebebasan untuk menjalankan tugas-tugas kami sesuai dengan UU No.40/1999," imbuhnya.
Sementara itu, Hadi Atmaji selaku Ketua DPRD Jombang membantah jika pihaknya membatasi wartawan yang akan meliput sertijab kepala daerah.
"Tidak ada pembatasan, semuanya bisa masuk. Dan sekarang semua bisa masukkan kan? Nah kalau memang di dalam ruang rapat paripurna menang dibatasi, karena itu kan protokol sekali," katanya usai sertijab.
Pembatasan terhadap wartawan ini tidak hanya kali ini, tetapi kegiatan sebelumnya, juga DPRD Jombang membatasi akses wartawan dengan hanya memberi kartu sebagai tanda pengenal secara terbatas. (aan/mar)
