
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto, Prof Dr KH Asep Syaifuddin Chalim MA menggelar istighatsah dan doa bersama untuk terciptanya pemerintahan baru yang amanah, tanpa praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan kebijakan- kebijakan yang berorientasi kepentingan rakyat.
"Dengan pemerintahan yang bersih, amanah, dan terhindar dari praktik KKN, maka akan mempermudah Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto dalam menjalankan program-program prioritasnya, dan akan dapat mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur," jelas Kiai Asep Saifuddin Chalim dalam istighatsah dan doa bersama di Masjid Universitas KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Sabtu (22/3/2025).
Putra Pahlawan Nasional KH Abdul Chalim ini juga menyampaikan, bahwa dalam 100 hari kerja dari pemerintahan yang baru ini akan segera melaksanakan program-program yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Kebijakan berorientasi kepentingan rakyat adalah kebijakan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kebijakan ini dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat," kata Kiai Asep.
Di antaranya, program bedah rumah, mengaktifkan kembali 99 ribu kepesertaan BPJS Kesehatan, dan menaikkan gaji guru Taman Pendidikan Al-Quran dari Rp500 ribu menjadi Rp1.200.000, serta program-program lainnya.
Menurut Kiai Asep, program bedah rumah bertujuan untuk mengubah kondisi rumah yang tidak layak huni menjadi tempat tinggal yang layak, sesuai dengan standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi penghuninya. Program bedah rumah juga dapat mengentas kemiskinan di seluruh Kabupaten Mojokerto.
"Pemerintah yang baru ini, harus terhindar dari berbagai bentuk korupsi, jual beli jabatan, dan fee-fee proyek. Semua itu tidak boleh ada di Kabupaten Mojokerto. Saya sangat ikhlas membiayai pilkada hingga puluhan miliar. Saya juga tidak punya keinginan sama sekali uang saya kembali. Saya hanya ingin terwujudnya Indonesia maju, adil, dan makmur. Saya tetap akan terus memberikan bantuan," tegas Kiai Asep.
Kiai Asep juga tidak tidak akan membuat perusahaan untuk mendapatkan proyek-proyek dari Kabupaten Mojokerto.
"Bila ada orang yang mengatasnamakan kami untuk tujuan menipu-nipu, seperti kemarin menawarkan jual-beli jabatan dan hal negatif lainnya, itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Satu lagi, pengurus Baznas terbaru harus diisi orang orang yang jujur, amanah, dan mau bekerja keras serta ikhlas. Sehingga, tidak ada lagi orang miskin di Kabupaten Mojokerto," kata Ketua Umum PP Pergunu itu.
"Saya akan membantu dengan segala kemampuan saya terhadap pemerintahan kabupaten baru ini. Sehingga, tidak ada lagi kemiskinan ekstrem, tidak ada lagi rumah tidak layak huni. Pendidikan di Kabupaten Mojokerto harus menjadi yang terbaik di Indonesia, layanan kesehatan gratis cukup menunjukkan KTP saja," urai ayah kandung Bupati Mojokerto H. Muhammad Al Barra itu. (ris)