Bendera one piece berkibar di bawah bendera merah putih. Foto: istmewa
JAKARTA, BANGSAONLINE.com-Menko Polkam Budi Gunawan cukup lama menjabat Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN (8 tahun). Seharusnya dia cermat.
Kini Budi Gunawan menjabat Menko Polkam. Dalam posisinya sebagai Menko Polkam dia mengaku akan menindak pengibar bendera one piece. Alasannya, pengibaran one piece merupakan provokasi yang bisa menurunkan wibawa dan derajat merah putih. Dia pastikan pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika ada kesengajaan dalam penyebaran narasi one piece.
Tak main-main. Ia mengingatkan rakyat tentang konsekuensi pidana jika mencederai kehormatan bendera merah putih sebagai lambang negara yang telah diatur dalam undang-undang. Ia mengutip Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1). UU itu berbunyi: 'Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun.'
“Ini adalah upaya kita untuk melindungi martabat dan simbol negara,” katanya.
Nah kita tunggu apakah Menko Polkam akan menindak para pengibar bendera one piece. Tentu termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bukankah Gibran ketika kampanye Pilpres 2024 mengenakan baju berlogo one piece, bukan logo merah putih. Padahal baju itu pakaian seragam bersama dengan Prabowo Subianto.
Foto: Facebook
Begitu juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia sempat memamerkan dan bahkan memuji one piece di media sosial. Seperti banyak dikutip media, Sri Mulyani punya kesan tersendiri terhadap anime One Piece. Dalam unggahan Facebook-nya pada Juli 2023 lalu, ia mengaku terinspirasi dengan nilai-nilai yang diangkat dalam cerita.
“Persahabatan, semangat membantu yang lemah, mengejar mimpi tanpa menyerah itulah yang saya tangkap dari serial ini,” tulis Sri Mulyani kala itu.
Ia bahkan sempat membagikan foto dirinya mengenakan kostum Luffy lengkap dengan topi jerami. “Tetaplah menjadi orang baik dan bijak,” tulis Sri Mulyani.
Bukan hanya Gibran dan Sri Mulyani. Tapi juga Anies Baswedan. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang justru mengapresiasi one piece.
Kini menjelang HUT ke-80 bendera one piece justru marak dikibarkan.
Karena itu, sekali lagi, kita tunggu tindakan tegas pemerintah. Dengan syarat pemerintah atau Menko Polkam bertindak tegas tanpa pandang bulu. Jangan hanya tegas pada rakyat kecil. Rakyat sudah taat bayar pajak untuk menggaji pejabat, termasuk para menteri. Mereka jangan dijadikan obyek intimidasi.
Foto: wartakota
Rakyat mengibarkan bendera one piece bukan makar atau bermaksud merendahkan lambang negara. Tapi sebagai ekspresi kekecewaaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Sebaliknya malah menyulitkan rakyat.
Saya sepakat dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menyatakan bahwa hati pengibar bendera one piece itu tetap merah putih. Menurut saya, hati rakyat bukan hanya tetap merah putih tapi jauh lebih merah putih ketimbang hati para pejabat. Sebab mereka tak pernah mencederai negara dengan berbagai tindakan tercela seperti korupsi dan manipulasi. Bahkan mereka tak pernah memanfaatkan uang negara untuk faslitas pribadi.
Justru para pejabat yang korup dan banyak memanfaatkan aset negara itulah yang diperlu dipertanyakan kemerah-putihannya. Para pengibar bendera one piece itu justru menjaga kesucian dan kewibawaan bendera merah putih. Mereka beranggapan bahwa bendera merah putih belum layak berkibar di negeri yang masih blepotan korupsi ini.
Karena itu berkibarnya bendera one piece harus menjadi koreksi bagi pejabat pemerintah, terutama para penegak hukum.
Pemerintah harus sadar dan koreksi diri bahwa rakyat sedang sengsara, merasa tak dipedulikan, kesulitan ekonomi, dan mereka kecewa. Karena itu pejabat tak usah bikin narasi aneh-aneh seperti istilah makar, pemecah belah bangsa dan sebagainya. Itu narasi Orde Baru yang hanya cocok buat pemerintah yang represif dan otoriter.
Yang perlu diingat, rakyat semakin ditekan tidak semakin surut tapi semakin menggelembung besar. Apalagi di era digital. Sikap otoriter sudah gak jamannya. Justru akan jadi bumerang. Viralnya bendera one piece justeru karena ada komentar aneh-aneh dari pejabat.
Era Jokowi jangan terulang. Dulu ada menteri segala urusan. Pernyataannya selalu intimidatif, ketus, kasar dan menyakitkan rakyat. Bahkan sok paling nasionalis dan pejuang. Kita amati setiap dia bikin pernyataan selalu gaduh dan mendapat reaksi negatif. Salah satu gagalnya Jokowi tiga periode justru karena wacana itu banyak muncul dari dia. Rakyat tak simpatik.
Kembali ke bendera one piece. Memang wawasan pejabat, termasuk menteri, tidak sama. Ada yag luas dan intelek. Tapi banyak juga wawasannya yang sempit dan antiintelektual sehingga selalu sensi, emosional dan uring-uringan. Menteri-menteri model inilah yang menyebabkan gerak pemerintah tersendat dan bahkan menjadi penghalang karena menimbulkan kegaduhan dan antipati pada sikap kritis dan perubahan. Wallahu a’lam bisshawab.
