Ia menjelaskan, pendataan ulang pajak yang tengah dilakukan bertujuan memastikan pengenaan pajak sesuai kondisi di lapangan sehingga adil bagi semua pihak, khususnya warga berpenghasilan rendah.
Bupati memaparkan tiga kebijakan konkret yang diterapkan Pemkab Jombang:
1. Pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat.
2. Penghapusan denda pajak mulai 1 Agustus hingga 31 Desember 2025.










