GRESIK, BANGSAONLINE.com - Penjabat (Pj) Bupati Gresik, Akmal Boedianto, terus melakukan upaya agar ratusan ribu buruh di Kabupaten Gresik, dalam menghadapi kenaikan UMK (upah minimum kabupaten/kota) tahun 2016, tidak demo besar-besaran.
Salah satu cara yang dilakukan adalah, dengan cara silaturahmi dan diskusi. Seperti yang dilakukan Akmal dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gresik dengan perwakilan buruh di Gresik. Dia mengundang 12 pimpinan serikat buruh di Gresik untuk melakukan musyawarah di Ruang Puteri Cempo Kantor Bupati Gresik, kemarin malam (23/10).
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Gresik, Mulyanto SH dalam memaparkan, ada 3 aspek tuntutan yang diusung para buruh dalam melaksanakan demo selama ini. Yaitu, kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) minta dinaikkan 30 persen, menuntut pemerintah segera bentuk UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten) dan menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), tentang pengupahan.
Pihak buruh, lanjut Mulyanto beralasan, hanya Gresik saja yang selama ini belum memilki UMSK. Sedangkan untuk RPP, buruh menolaknya, karena salah satu isi RPP tersebut adalah penghapusan dewan pengupahan yang dinilai merugikan buruh dan menguntungkan pengusaha. "Saat ini, Gresik menduduki rangking pertama tentang besaran UMK dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Timur," jelas Mulyanto.
Sementara Penjabat Bupati, Akmal Boedianto mengaku siap mendengar aspirasi para buruh yang diwakili para ketua DPC organisasi perburuhan di Gresik. "Pada kesempatan ini, kami selain ingin bertatap muka dan berkenalan dengan para perwakilan buruh, juga ingin mendengar langsung keinginan para buruh yang telah diwakilkan kepada para ketua DPC Serikat pekerja dan serikat buruh," katanya mengawali sambutannya.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
Menanggapi tuntutan buruh, Akmal mengaku sangat mengapresiasi keinginan para buruh tersebut. "Kami sangat berterimakasih kepada saudara yang telah penyampaikan aspirasi dengan bermusyawarah santun. Hal ini akan menciptakan Gresik lebih kondusif. Kami berharap para buruh bisa menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pemilukada," pintanya.
Soal RPP, tambah Akmal, dirinya sangat mendukung apa yang diperjuangkan buruh. "Saya berpesan agar RPP ini dikawal hingga menjadi Peraturan Pemerintah (PP) yang nantinya PP tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan buruh semuanya. Semuanya masih dalam proses," pungkas Akmal. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News