Menteri ATR/BPN saat menghadiri rapat koordinasi finalisasi paket ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun depan.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja yang digelar di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025). Langkah ini bertujuan mempercepat proses perizinan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Misal (300 RDTR, red) terpenuhi semua, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Karena, melalui RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), maka Service Level Agreement (SLA)-nya bisa dua sampai tiga hari,” kata Nusron.
Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Saat ini, dari 646 RDTR yang tersedia, sebanyak 428 sudah terhubung dengan OSS.
“Sisanya yang belum terintegrasi dengan OSS, target bulan ini semuanya sudah harus terintegrasi dengan OSS,” ucap Nusron.
Terkait progres lintas sektor, ia menyebutkan terdapat 47 RDTR, 34 RDTR telah memperoleh Persetujuan Substansi, dan 2 RDTR dalam proses penetapan daerah.
“Jadi ada tambahan 83 RDTR yang masih berprogres hingga saat ini. Kementerian ATR/BPN juga telah mendapat loan dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga tahun 2029,” paparnya.
Dalam penyusunan RDTR terintegrasi, Nusron mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).
“Karena pada tahun 2025 ini, BIG menyelesaikan peta dasar 1:5.000 di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Pada 2024 lalu, BIG telah menyelesaikan peta 1:5.000 Pulau Sulawesi. Pada 2026 nanti mereka akan mengerjakan Pulau Sumatra, 2027 akan mengerjakan peta Pulau Maluku, NTB, dan NTT. Pada 2029 nanti sisanya akan disisir, oleh karena itu, kami mengusulkan RDTR-nya berdasarkan kajian dari BIG,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat, menekankan pentingnya memprioritaskan RDTR di wilayah pusat ekonomi.
“Jadi semisal di Sulawesi, juga di Utara Jawa. Kemudian, kalau di Sumatra kan di Sumatra bagian timur, seperti wilayah Kepulauan Riau dan lainnya karena itu menjadi perhatian para investor,” tuturnya.
Rapat ini turut dihadiri Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, serta jajaran kementerian/lembaga yang tergabung dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. (afa/mar)
