
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemprov Jatim menargetkan 3,5 juta penerima manfaat program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Target tersebut diumumkan dalam Rapat Konsolidasi Regional MBG yang berlangsung di Jatim International Expo Convention Exhibition pada Selasa (7/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat pelaksanaan MBG, khususnya dalam aspek keamanan pangan dan higienitas. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, termasuk 1.327 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terbentuk di Jawa Timur.
“Program ini harus memastikan makanan yang disajikan sehat, bergizi seimbang, dan aman dikonsumsi. Para penerima manfaat akan tumbuh dengan sehat, cerdas, dan kuat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, MBG menyasar berbagai kelompok, mulai dari anak dalam kandungan, ibu hamil, menyusui, hingga pelajar sekolah. Menurut dia, program ini merupakan investasi strategis untuk mencetak generasi tangguh menyongsong Indonesia Emas 2045.
Dadan juga menyebut Jawa Timur sebagai salah satu provinsi paling progresif dalam implementasi MBG, dengan capaian rata-rata 30-40 persen di atas nasional. Ia optimistis Jatim akan segera menembus angka 50 persen seiring peningkatan operasional dan sertifikasi mitra.
Gubernur Khofifah turut mengapresiasi langkah BGN dalam memperkuat koordinasi dan mempermudah proses sertifikasi Sanitasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) bagi pelaksana SPPG. Kini, kewenangan sertifikasi yang sebelumnya berada di Kementerian Kesehatan telah dialihkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
“Penyelenggara SPPG saya mohon untuk proaktif berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar bisa segera mendapatkan sertifikat SLHS. Dengan penyempurnaan SOP ini, misi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat SDM anak bangsa melalui MBG bisa tercapai maksimal,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak, melaporkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk satgas pendukung pelaksanaan MBG. Untuk wilayah 3T seperti Sumenep dan Ponorogo, BGN akan membangun SPPG baru, sementara lokasi ditentukan oleh pemerintah daerah.
“Insya Allah semua kabupaten/kota telah membentuk satgas untuk mendukung pelaksanaan MBG. Tantangannya kini adalah menjaga kualitas dan kelancaran logistik, terutama di wilayah kepulauan,” ucapnya. (dev/mar)