SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) Kepala Desa (kades) tahun 2016, akhirnya batal. Pasalnya, Badan Anggaran (banggar) DPRD Sidoarjo dan Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Sidoarjo tidak memasukkan anggarannya dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sidoarjo Tahun 2016. Pengadaan mobil untuk sebanyak 353 kades dan lurah itu diperkirakan bakal menelan anggaran Rp 72 miliar.
Ketua FPAN DPRD Sidoarjo Bangun Winarso membenarkan tidak tercantumnya anggaran mobdin Kades di KUA PPAS APBD 2016. Rencana pengadaan mobdin itu, sudah ditolak oleh Banggar maupun Timgar. Dengan demikian, alokasinya juga tidak akan terpampang dalam draft APBD 2016 mendatang.
Baca Juga: Rakor Bersama DPRD, Pjs Bupati: Perkuat Sinergi Turunkan Angka Korupsi di Sidoarjo
“Yang jelas, Banggar dan Timgar sudah menolak pengadaan mobdin Kades. Untuk kepastiannya menunggu rapat paripurna yang akan digelar dalam beberapa hari lagi," ujar Bangun Winarso kepada wartawan, Rabu (28/10).
Anggota Banggar ini menjelaskan, penolakan mobil kades itu bukan hanya dari kalangan dewan. Namun, dari tim anggaran Pemkab Sidoarjo yang diketuai Sekda Vino Rudy Muntiawan juga menolak memasukkan dalam KUA PPAS 2016.
Kalau pun dipaksakan untuk dianggarkan, lanjut Bangun Winarno, nantinya bakal tidak terserap. Sebab, tidak ada payung hukumnya. Akhirnya, anggaran sebesar Rp 72 miliar itu menjadi mubazir, daripada demikian lebih baik dialokasikan untuk pendidikan. "Kami lebih setuju pendidikan gratis dulu yang diprioritaskan," tandasnya.
Baca Juga: Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Insentif BPPD Sidoarjo: 4 Saksi Bantah Terima Uang
Di sisi lain, usulan mobdin kades menjadi polemik di kalangan kades. Sebab, kades yang pro mobdin, memberikan dukungan kepada Bupati H Saiful Ilah agar segera dianggarkan. Puncaknya, terjadi perpecahan di kalangan kades sendiri yang kemudian muncul sebuah organisasi baru bernama Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKPD) Kabupaten Sidoarjo.
“Munculnya organisasi baru itu ditunggangi kepentingan penguasa yang ingin melanggengkan kekuasannya dengan menjanjikan mobdin untuk kades atau kepala kelurahan memakai uang APBD,” cetus Ketua Paguyuban Kades se-Kabupaten Sidoarjo, HM. Supriyadi kepada wartawan, Rabu (28/10).
Kepala desa Trosobo Kecamatan Taman ini kembali menegaskan soal pengadaan mobdin kades, bahwa, pihaknya telah tegas menolaknya. Alasannya, pengadaan tersebut mencederai hati rakyat Sidoarjo yang masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan. Maka, pengadaan mobdin dianggapnya hanyalah sebuah tindakan foya-foya yang justru malah lebih bermanfaat jika dialokasi untuk mewujudkan program-program lain yang lebih pro rakyat.
Baca Juga: Pastikan Layanan Kesehatan Optimal, Pjs Bupati Sidoarjo Sidak RSUD Notopuro
“Akan lebih bermanfaat kalau anggaran mobdin itu dialokasikan untuk program pengatasan kemiskinan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang jauh dari kata layak," jelas Supriyadi. (sta/sho/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
