Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Jawa Timur mencatatkan prestasi membanggakan dengan menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia.
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, Jatim memiliki 4.716 desa mandiri.
Capaian ini menjadikan Jawa Timur sebagai kontributor utama dalam pembangunan desa nasional, menyumbang 23 persen dari total 20.503 desa mandiri di seluruh Indonesia. Angka tersebut juga menunjukkan lonjakan signifikan sebesar 17,34 persen dibanding tahun 2024 yang mencatatkan 4.019 desa mandiri.
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh elemen masyarakat desa, pemerintah kabupaten/kota, serta para pendamping desa yang telah bersinergi dalam mendorong kemandirian desa.
“Alhamdulillah, Jatim peringkat pertama nasional sebagai provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia. Secara nasional sebanyak 23 persen Desa Mandiri berada di Jawa Timur,” ujarnya Gedung Negara Grahadi, Senin (20/10/2025).
Ia menegaskan, pembangunan desa harus menyentuh aspek paling mendasar dan berkelanjutan, mulai dari peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, hingga pelayanan kesehatan dan pelestarian lingkungan.
“Desa adalah ujung tombak pembangunan. Ketika desa kuat dan mandiri, maka daerah dan negara ini juga akan kuat,” tuturnya.
Sejak 2021, jumlah desa mandiri di Jatim terus meningkat: dari 697 desa (2021), menjadi 1.490 desa (2022), 2.800 desa (2023), dan 4.019 desa (2024). Pemprov Jatim terus mengakselerasi pembangunan desa melalui berbagai program strategis.
Salah satunya adalah Program Desa Berdaya yang telah menjangkau 538 desa di 29 kabupaten/kota. Program ini mendorong desa untuk menemukan ikon unggulan yang bisa dikembangkan secara ekonomi dan menjadi identitas tematik desa.
Selain itu, Program Desa Wisata Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera (Dewi Cemara) telah diterapkan di 149 desa wisata. Tujuannya adalah memperkecil kesenjangan antara desa dan kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Jawa Timur juga mengembangkan Program Desa Devisa, yang bertujuan mendorong produk lokal menembus pasar ekspor. Dalam program ini, pelaku usaha didampingi mentor ahli untuk meningkatkan daya saing produk.
"Melalui Program Desa Devisa ini, bisa kita petakan dan prioritaskan wilayah yang memiliki produk unggulan sejenis, atau produk complementer. Sehingga dapat saling memperkuat dan menguatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Khofifah.
“Kita berharap desa devisa ini bisa meningkatkan kinerja ekspor sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya pengrajin,” imbuhnya.
Pemprov Jatim juga aktif menggandeng dunia usaha dan perguruan tinggi untuk menciptakan inovasi pembangunan desa yang adaptif terhadap tantangan zaman.
Status kemajuan dan kemandirian desa ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Tahun 2025, yang mengukur 6 dimensi utama, yakni layanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.
Indeks ini menjadi acuan penting dalam menyusun prioritas pembangunan dan penggunaan dana desa secara tepat sasaran. (dev/mar)
