Pemprov Jatim Salurkan Bantuan Pendidikan Rp48 Miliar untuk 48 Ribu Siswa

Pemprov Jatim Salurkan Bantuan Pendidikan Rp48 Miliar untuk 48 Ribu Siswa Kepala DIndik Jatim, Aries Agung Paewai, saat memberi keterangan terkait bantuan pendidikan ke awak media. Foto: DEVI FITRI AFRIYANTI/BANGSAONLINE

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan (Dindik) resmi menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik prasejahtera tahun ini. Bantuan tersebut dikucurkan melalui skema Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) dengan total anggaran Rp48,077 miliar untuk 48.077 siswa SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di seluruh Jawa Timur.

Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai, menjelaskan pencairan dilakukan langsung melalui rekening virtual (virtual account/VA) masing-masing siswa lewat Bank Jatim. Seluruh data penerima telah diverifikasi oleh cabang dinas dan pihak perbankan.

"Setiap anak punya virtual account sendiri. Pengambilan dana hanya bisa dilakukan oleh siswa yang bersangkutan dengan membawa kartu pelajar dan KK. Tidak boleh ada guru, sekolah, atau pihak lain yang terlibat," ucapnya, Rabu (10/12/2025) malam.

Setiap siswa menerima bantuan sebesar Rp1 juta per tahun. Program ini menyasar siswa dari keluarga desil 1 dan 2 yang belum pernah mendapatkan bantuan pendidikan lain dari pemerintah, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), guna mencegah tumpang tindih anggaran.

"Ini memang untuk anak-anak yang benar-benar belum terjangkau bantuan apa pun. Tujuannya agar tidak ada alasan ekonomi yang membuat mereka putus sekolah," kata Aries.

Ditegaskan olehnya, meski jumlah penerima belum mencakup seluruh peserta didik, bantuan ini dirancang untuk menutup celah bagi siswa rentan yang selama ini tidak tersentuh program pendidikan. 

"Ini bagi yang memang betul-betul tidak masuk dalam bantuan pemerintah," tuturnya.

Terkait angka putus sekolah di Jawa Timur, Aries mengakui masih terjadi meski tidak tergolong tinggi. Pemprov Jatim telah menyerahkan rencana aksi daerah penuntasan anak tidak sekolah kepada Kementerian Dalam Negeri, dan menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan dokumen tersebut.

"Jawa Timur bergerak cepat sesuai arahan Ibu Gubernur untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.

Ia berharap program bantuan pendidikan ini dapat terus berlanjut pada tahun berikutnya meski ada kebijakan efisiensi anggaran. 

"Bantuan ini masuk dalam skema PPDB kita. Proses sudah selesai dievaluasi dan besok sudah bisa dikoordinasikan melalui cabang Bank Jatim di seluruh daerah. Data sudah ada di Bank Jatim dan Cabang Dinas, dan VA dipegang langsung oleh anak. Tidak boleh ada intervensi pihak lain," paparnya.

Dengan total anggaran Rp48,077 miliar, bantuan diberikan kepada 48.077 siswa kelas 10, 11, dan 12 pada jenjang SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta. Aries menyatakan, bantuan ini diberikan sepenuhnya untuk memastikan siswa prasejahtera dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan biaya.

"Harapannya, tidak ada lagi anak-anak di Jawa Timur yang putus sekolah karena alasan ekonomi," pungkasnya. (dev/mar)