Para peserta pelatihan yang digelar DPRD Kabupaten Malang.
MALANG, BANGSAONLINE.com - Komisi IV DPRD Kabupaten Malang bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar Peningkatan Kapasitas Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Sub-IMP di Pendopo Kecamatan Singosari, Selasa (25/11/2025).
Agenda tersebut bertujuan memperkuat kapasitas kader desa yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan program keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat.
BACA JUGA:
- Proyek Rp339 M Rampung Akhir 2026, Jalan Gondanglegi - Balekambang Naik Status Jadi Jalan Nasional
- Halal Bihalal MKKS SMPN, Wakil Bupati Malang Dorong Kepala Sekolah Jadi Teladan Pendidikan
- 447 Pejabat Pemkab Malang Dilantik, Sejumlah Camat dan Kepala Dinas Berganti
- Mensos dan Pemkab Malang Kolaborasi Perkuat Layanan Sosial
Dalam sesi dialog, sejumlah kader menyampaikan kebutuhan dan keluhan klasik terkait fasilitas kerja serta hak insentif. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Feri Andi Suseko, menegaskan komitmen pihaknya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut.
“Keluhan para kader ini sebenarnya sudah klasik sejak dulu. Mereka ini ujung tombak OPD di lapangan, tetapi fasilitas penunjang untuk mendukung kerja mereka memang masih kurang. Hari ini kami pastikan, di periode kepemimpinan Pak Prabowo, hal-hal seperti ini akan kami perjuangkan agar bisa segera terealisasi,” ujarnya.
Ia juga memastikan hak insentif kader tidak akan dipotong meski APBD Kabupaten Malang diproyeksikan mengalami pengurangan dari pemerintah pusat.
“Saya pastikan insentif tidak akan ada yang dipotong. Pengurangan anggaran dari pusat itu kemungkinan berdampak pada pembangunan infrastruktur, bukan pada insentif kader,” tuturnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
