Gubernur Khofifah saat menghadiri Rakorwasda Jatim 2025.
KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan agar tata kelola pemerintahan lebih transparan dan akuntabel.
Dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Jatim 2025, Rabu (26/11/2025), ia meminta agar pengawasan dilakukan secara konsisten demi mewujudkan pelayanan publik berkualitas.
BACA JUGA:
- Tinjau Pasar Banjarejo, Gubernur Khofifah Pastikan Harga Stabil Jelang Idul Adha 2026
- Pastikan Stok Hewan Kurban Cukup, Gubernur Khofifah Tinjau Koperasi Ternak di Lamongan
- Program Bongkar Ratoon Tebu Dimulai di Desa Pinggirsari
- Gubernur Khofifah Salurkan Bansos Rp1,819 Miliar untuk Masyarakat Kota Kediri
"Momentum penting memperkuat komitmen kita meningkatkan pengawasan, memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mendorong pembangunan yang anti korupsi, transparan, akuntabel," kata Khofifah.
Ia menyebut pembangunan daerah berjalan sesuai rencana berkat peran aktif APIP dalam membina dan mengawasi pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.
Kerja sama APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH) juga menunjukkan kemajuan. Tercatat Januari-Oktober 2025, sebanyak 300 laporan dari APH berhasil ditindaklanjuti, dengan penyelamatan keuangan negara/daerah mencapai Rp29,2 miliar di tingkat kabupaten/kota dan Rp10,3 miliar di tingkat provinsi.
"Pengawasan yang kuat adalah kunci. Mari kita dorong pembangunan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai daya dorong utama mewujudkan Jawa Timur Gerbang Nusantara baru," ucap Khofifah.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, Inspektorat, APH, serta dukungan KPK RI dan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
