Masyarakat saat menerima pelayanan dari salah satu petugas BPJS Kesehatan.
Selain itu, pengawasan internal di rumah sakit juga harus diperkuat karena berada paling dekat dengan proses pelayanan.
“Unit internal rumah sakit harus jadi garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah fraud di sektor layanan kesehatan. Oleh karena itu, peran unit internal rumah sakit harus diperkuat,” kata Pahala.
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai sumber umpan balik nyata bagi perbaikan sistem.
“Mereka harus paham apa hak dan kewajibannya, apa yang boleh dan tidak boleh, sehingga mereka bisa menyampaikan pengaduan yang konstruktif bagi implementasi Program JKN. Literasi harus dibangun untuk menciptakan satu sistem pelayanan yang utuh,” paparnya.
Menurut dia, sistem pelayanan publik baru dapat disebut ideal apabila mampu menciptakan siklus evaluasi berkelanjutan, mulai dari perencanaan, implementasi, feedback, hingga penyempurnaan kembali.
Ia mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan yang akan menggelar Indonesian Health Insurance Anti-Fraud Forum (INAHAFF) pada awal Desember 2025.
“Lewat INAHAFF, BPJS Kesehatan bisa menggabungkan universitas, swasta, praktisi, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya. Saya pikir ini langkah yang baik, karena di luar negeri pun melakukan hal yang sama. Karena memang upaya pencegahan fraud ini butuh upaya kolaboratif besar,” pungkasnya. (fer/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
