Suhermanto Ja'far.
Sikap “semau gue” dalam kepemimpinan bukan hanya merusak proses pengambilan keputusan, tetapi juga memutus mata rantai adab yang menjadi fondasi NU sejak masa para muassis. Peran mustasyar dan kiai sepuh—yang seharusnya menjadi rujukan etik dan penjaga keseimbangan jam’iyah—disisihkan oleh gaya kepemimpinan yang lebih menyerupai komando tunggal ketimbang musyawarah ulama. Ketika suara pesantren dianggap gangguan, ketika peringatan para sesepuh diabaikan, dan ketika keputusan strategis ditentukan berdasarkan kehendak pribadi, maka PBNU kehilangan orientasi moralnya.
NU tidak dibangun oleh satu orang, dan tidak pernah dimaksudkan dipimpin dengan logika absolutistik. Tradisi keulamaan NU bertumpu pada kolegialitas, keterbukaan, dan kebijaksanaan kolektif para kiai. Karena itu, keberanian untuk mengakui bahwa gaya kepemimpinan yang otoriter telah membawa PBNU ke tepi krisis adalah langkah pertama menuju pemulihan. NU tidak akan kembali sehat jika seluruh masalah selalu disalahkan pada lingkaran patronase, tanpa mengakui bahwa sumber otoritarianisme itu juga berada di pucuk tertinggi.
Yang dibutuhkan hari ini adalah perubahan sikap: kemampuan Rais A‘m untuk menurunkan ego, membuka pintu bagi kritisisme, dan bersedia kembali duduk bersama para kiai sepuh dalam tradisi tabarrukan al-hukm, berbagi kebijaksanaan dalam memutuskan persoalan penting. Jika hal ini tidak terjadi, maka bahaya terbesar bukan hanya terkendalinya PBNU oleh patron politik, tetapi hancurnya etos keulamaan yang menjadi jati diri NU itu sendiri.
Kembali pada Kiai Sepuh
Dalam perjalanan panjang NU, para kiai sepuh selalu menjadi jangkar moral yang menjaga organisasi ini tetap berada pada jalur hikmah. Mereka tidak hanya menjadi penjaga tradisi, melainkan pelita yang menuntun arah ketika politik mulai mengaburkan realitas. Setiap kali NU diguncang konflik internal, para kiai sepuh tampil sebagai penenang badai—mengembalikan kejernihan pandangan, merawat kesantunan adab, dan memastikan jam’iyah tidak terjerumus pada tarik-menarik kepentingan duniawi. Keberadaan mereka bukan pelengkap, tetapi fondasi etis yang membentuk identitas NU sebagai rumah para ulama, bukan arena kontestasi kekuasaan.
Karena itu, jalan pemulihan PBNU hari ini tidak akan ditemukan melalui manuver politik, lobi-lobi kekuasaan, atau rekayasa citra di ruang publik. Akar krisis yang menimpa organisasi ini adalah terputusnya hubungan antara pucuk kepemimpinan dan hikmah para kiai sepuh. Ketika tradisi musyawarah ulama digantikan oleh kalkulasi politik, maka keputusan-keputusan strategis akan kehilangan legitimasi moralnya. NU membutuhkan keberanian untuk melakukan langkah paling mendasar: kembali mendengar suara para kiai yang selama ini menjadi penjaga keseimbangan batin organisasi.
Para kiai sepuh memiliki legitimasi moral bukan karena jabatan, melainkan karena keluasan ilmu, ketulusan niat, dan kedalaman spiritualitas. Mereka adalah pembimbing yang melihat persoalan dengan pandangan jernih, tidak terikat oleh ambisi politik, dan tidak tunduk pada tekanan jaringan kepentingan. Keputusan-keputusan mereka lahir dari kedalaman tirakat, bukan dari strategi elektoral. Inilah yang membuat pandangan para kiai sepuh selalu relevan, terutama ketika konflik internal mengaburkan arah organisasi dan menimbulkan ketegangan di antara pengurus maupun warga NU.
NU hanya dapat disembuhkan jika kepemimpinan PBNU kembali tunduk pada hikmah para ulama sepuh. Bukan pada tekanan kekuasaan, bukan pada kalkulasi politik, dan bukan pada patronase yang menyandera arah jam’iyah. Kembali kepada kiai sepuh berarti mengembalikan NU ke akar moralitasnya, ke tradisi kejujuran informasi, dan ke budaya syura yang menjadi karakter utama organisasi ini. Jika langkah ini berani diambil, NU akan kembali berdiri tegak sebagai mercusuar peradaban Islam Indonesia. Tetapi jika tidak, PBNU berisiko kehilangan ruh yang selama ini membuatnya dihormati lintas generasi.
*Penulis adalah Dosen Magister Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
